Isi Pertemuan Perangkat Desa Jateng dengan Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Tengah Heri Purnomo bersama Ketua Dewan Pembina PPDI Fatchurrohman Nugroho menyampaikan aspirasi dan kegelisahan saat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Salah satu isu utama adalah kejelasan status perangkat desa, termasuk kedudukan dan pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Menurut Fatchurrohman, Gibran merespons aspirasi tersebut dan menyatakan akan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mas Gibran juga menyampaikan bahwa keluhan atau bisa dikatakan curhatan ppdi ini nantinya akan disampaikan ke pimpinan," kata Fatchurrohman dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2026).

Menurut dia, perjuangan tersebut sejak awal berangkat dari aspirasi anggota PPDI di daerah yang menginginkan kejelasan mengenai status dan masa depan perangkat desa.

"Perjuangan ini memang untuk anggota PPDI. Kalau sampai bisa sejauh ini, itu juga karena perjuangan keras kawan-kawan anggota PPDI di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Jawa Barat," ujar Fatchurrohman.

Aspirasi serupa, lanjut dia, bahkan datang dari sejumlah daerah di luar Pulau Jawa.

Beberapa perwakilan PPDI dari Sumatera dan Kalimantan disebut pernah menitipkan pesan kepada Heri Purnomo agar persoalan kejelasan status perangkat desa turut disampaikan kepada pemerintah pusat.

Persoalan itu telah berkembang menjadi aspirasi yang dirasakan perangkat desa di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelum bertemu dengan Gibran pada Minggu (6/9/2026), Heri Purnomo telah beberapa tahun mendorong perjuangan tersebut melalui PPDI Jawa Tengah.

Salah satu jalur yang ditempuh adalah membangun komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang memiliki kewenangan dalam pembinaan pemerintahan desa.

Perjuangan kemudian berkembang melalui berbagai jalur komunikasi dengan pemerintah dan tokoh-tokoh nasional.

Bagi Fatchurrohman, keterlibatan anggota dari berbagai daerah justru memperlihatkan bahwa aspirasi mengenai status perangkat desa telah menjadi persoalan bersama.