Pemerintah mengklaim bisa menghemat dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 35 triliun-Rp 40 triliun per tahun jika harga BBM dinaikkan Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter mulai Mei.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brojonegoro mengatakan kalau tidak ada kebijakan tentang BBM maka defisit perdagangan akan semakin membesar. Hal ini justru akan membuat rupiah semakin tertekan.
Semakin lambat kebijakan pemerintah untuk menekan konsumsi BBM subsidi membuat tingkat penghematan subsidi semakin kecil.
"Yang penting kita lihat dari berapa saving yang ditimbulkan," kata Bambang, usai menghadiri penyerahan amandemen PLTP Sarula, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/3/2013).
Bambang mengaku sudah menyampaikan semua opsi, ini harus dihitung akan sebatas dampak fiskal, pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran, inflasi.
"Yang tentunya pemimpin negara harus menghitung kalkulasi politik, dampak sosial," ungkap Bambang. (Pew/Ndw)
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brojonegoro mengatakan kalau tidak ada kebijakan tentang BBM maka defisit perdagangan akan semakin membesar. Hal ini justru akan membuat rupiah semakin tertekan.
Semakin lambat kebijakan pemerintah untuk menekan konsumsi BBM subsidi membuat tingkat penghematan subsidi semakin kecil.
"Yang penting kita lihat dari berapa saving yang ditimbulkan," kata Bambang, usai menghadiri penyerahan amandemen PLTP Sarula, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/3/2013).
Bambang mengaku sudah menyampaikan semua opsi, ini harus dihitung akan sebatas dampak fiskal, pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran, inflasi.
"Yang tentunya pemimpin negara harus menghitung kalkulasi politik, dampak sosial," ungkap Bambang. (Pew/Ndw)
