Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla berbicara soal oposisi di dalam pemerintahan.
Hal itu disampaikan JK saat memberikan sambutan di acara diskusi "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi" yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok (7/3/2024).
Advertisement
JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan. Menurut dia, tidak ada satupun partai politik yang berniat menjadi oposisi dalam pemerintahan.
"Dalam politik, dalam pemilu, sebenarnya semua tujuan partai politik itu ialah ingin mempunyai kewenangan dan kekuasaan. Tidak ada sebenernya partai politik didirikan untuk jadi oposisi," ujar dia.
Padahal, oposisi suatu hal yang baik karena menjadi penyeimbang di dalam sistem demokrasi. Tapinya, bagi partai politik oposisi dianggap sebagai kecelakaan karena kalah dalam pemilu.
"Oposisi itu kecelakaan, karena tidak menang jadi oposisi. Jadi kecelakaan itu. Karena untuk menjalankan visi misi dari pada partai dia harus berada di pemerintah atau di DPR," ucap dia.
Partai Cenderung Pragmatis
Jusuf Kalla mengatakan demikian berdasarkan pengalaman saat duduk di pemerintahan. JK kemudian menyinggung beberapa partai yang bersifat pragmatis, termasuk Golkar.
"Nah, apakah partai-partai akan berubah? Banyak partai yang pragmatis, termasuk partai saya Golkar. Dulu kalah pemilu 2004, tapi saya menjadi wakil presiden bukan didukung oleh Golkar, Saya jalan sendiri. Ah, tapi begitu menang kita, bergabung Golkar itu pula. Itu biasa saja politik itu," ujar dia.
"Sekali lagi, tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi oposisi. Oposisi bagi partai adalah kecelakaan. Jadi karena itu banyak yang pragmatis," dia menandaskan.
Advertisement
