Banyak Rugikan Negara, BPTD Jateng Geber Sosialisasi Larangan Kendaraan ODOL

Liputan6.com, Semarang - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jawa Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggeber sosialisasi larangan kedaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) atau kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan berlebih.

Kepala BPTD Jateng Ardono menyatakan, sosialisasi ini merupakan salah satu upaya menekan potensi penyebab kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran ODOL, kata dia, juga mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dan juga masyarakat.

“Kerugian yang paling mudah kita temukan adalah rusaknya infrastruktur jalan yang berdampak langsung seperti terhambatnya arus lalu lintas yang seringkali mengakibatkan kemacetan dan pencemaran udara,” jelas Ardono, Selasa 6 Februari 2024.

Ia menyampaikan, berdasar catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), negara rugi Rp 43 triliun per Tahun untuk memperbaiki permukaan jalan dan jembatan yang rusak akibat ODOL.

"Kegiatan ini merupakan upaya untuk mewujudkan Zero ODOL di Jawa Tengah serta mengampanyekan Keselamatan transportasi adalah tanggung bersama," sambungnya.

Ia mengatakan, penananganan ODOL tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sendiri tetapi perlu dilakukan secara sinergi juga terpadu bersama instansi terkait agar penertiban ODOL bisa dilakukan dari hulu sampai ke hilir.

"Misalnya pengawasan pada saat pembuatan badan kendaraan di karoseri dimensinya di buat sesuai aturan yang ada. Perlu juga mengoptimalkan moda lain untuk mengurangi beban distribusi barang di jalan raya dengan menggunakan moda Kereta Api barang dan Kapal Laut," ungkap Ardono.