Liputan6.com, Aceh Timur: Perang makin berkecamuk di Tanah Rencong. Hingga Kamis (22/5), isu banyaknya anggota Gerakan Aceh Merdeka kabur makin merebak. Sebab itulah, TNI merazia para pengguna angkutan umum atau pribadi yang melintas di kawasan Aceh Timur, Nanggroe Aceh Darussalam. Tindakan ini dilakukan karena, menurut Letnan Satu Sigit Dwi Cahyono, sejumlah anggota GAM diinformasikan kabur melalui Aceh Timur. Dari pantauan reporter SCTV, TNI menghentikan setiap kendaraan dan meminta para penumpang menunjukkan kartu tanda penduduk atau keterangan lain yang sah. Aparat pun tak segan menahan penumpang yang dicurigai karena tak membawa KTP.
Memasuki hari keempat pemberlakuan Darurat Militer, transportasi relatif berjalan normal [baca: Darurat Militer, Nestapa Rakyat Aceh]. Sejumlah bus dan angkot di jurusan Langsa-Lhokseumawe terlihat masih berani beroperasi. Truk pengangkut sayur mayur dan bahan makanan dari Medan, Sumatra Utara, juga tampak melintas di kawasan itu. Kepada SCTV, para sopir mengaku hanya berani berjalan di siang hari. Mereka khawatir terjadi pertempuran di tengah jalan kalau beroperasi menjelang malam.
Namun dari Pidie dilaporkan, jalur transportasi masih belum pulih, menyusul terjadi aksi pembakaran empat unit mobil, tadi siang. Insiden terjadi ketika sejumlah orang tak dikenal membakar sebuah truk yang mengangkut buah-buah dan makanan, satu colt bak terbuka, dan dua bus. Kejadian ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Namun bangkai keempat mobil itu membuat jalur lalu lintas macet. Sejumlah warga yang memunguti sisa makanan yang terjatuh ikut memacetkan arus kendaraan. Alhasil hanya becak dan sepeda motor yang bisa melintas di sana.
Aksi pembakaran kendaraan memang terus terjadi sejak hari kedua Darurat Militer diterapkan di Bumi Serambi Mekah [baca: Aceh Memanas Lagi]. Tidak hanya itu. Belakangan, camat di Aceh Besar dan Banda Aceh kerap mendapat pengaduan dari warga yang mengaku KTP mereka dirampas anggota GAM. Menurut warga, aksi teror kelompok separatis ini tidak hanya terjadi di jalan, tapi juga sampai ke rumah-rumah. Saat ini, KTP memang menjadi satu-satunya penunjuk identitas resmi dan wajib dimiliki warga. Karena itu bisa dimaklum jika penduduk panik takut ditangkap karena tidak punya tanda pengenal.
Kepala Kepolisian Daerah NAD Inspektur Jenderal Polisi Bachrumsyah langsung menanggapi kejadian tersebut dan segera meminta jajaran di kecamatan mengeluarkan surat keterangan. "KTP bisa diganti dengan surat keterangan yang dianggap sah karena dicap oleh camat," kata Bachrumsyah. Dia mengaku sudah menangkap enam anggota GAM di Desa Ajun Kecamatan Meuraksa, Banda Aceh. Keenam orang itu diduga merampas KTP milik para penduduk.
Penangkapan anggota GAM ternyata tak bisa dilakukan serampangan. Soalnya, mereka kerap menyamar sebagai petani atau penduduk sipil. Seperti terjadi di Kecamatan Gleumpang sekitar pukul 13.00 WIB saat TNI terlibat baku tembak dengan GAM. Pertempuran berlangsung selama satu jam. Namun prajurit dari kesatuan Brigade Mobil Polri terpaksa menghentikan perang, karena GAM tiba-tiba menghilang. Setelah menyisir kawasan itu, tentara hanya menemukan sejumlah buruh sawah yang tengah bekerja. Para pekerja sawah sempat diinterogasi tapi kemudian dibebaskan kembali. Sementara Pasukan Pemukul Reaksi Cepat dari Divisi Siliwangi yang baru tiba di Aceh juga mulai menyisir wilayah Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun.
Memanasnya situasi di NAD tak pelak membuat rakyat mengungsi ke tempat aman. Bahkan, sekitar 65 kepala keluarga sudah pergi meninggalkan desa mereka yang terletak di kilometer 6 dan 8 sejak pertengahan Desember silam. Hingga kini, para pengungsi masih ditampung di sebuah kampus Politeknik Negeri di Lhokseumawe. Mereka semakin tak berani pulang setelah pemberlakuan Darurat Militer. Kondisi pengungsi cukup mengenaskan. Untuk keperluan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan sumbangan dari pengguna jalan. Menurut Husni, seorang pengungsi, pendapatan belakangan makin menipis karena mobil jarang melewati kawasan itu. Sedangkan bantuan dari pemerintah hanya diterima sekali, ketika mereka baru tiba di lokasi penampungan.
Kesengsaraan warga Aceh tidak sampai di situ. Anak-anak pun mesti menanggung derita karena sekolah mereka ludes dibakar. Sejauh ini, tercatat lebih dari 200 sekolah dibakar orang tak dikenal. Akibatnya, para murid terpaksa diliburkan dari aktivitas belajar. Uluran bantuan tenda darurat untuk pengganti kelas tak juga datang. Janji perbaikan sekolah baru datang dari lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus menangani masalah anak-anak (UNICEF). Bila tak ada aral melintang, dua pekan mendatang, para murid bisa kembali ke bangku sekolah. Untuk sementara waktu, UNICEF baru menyalurkan 600 tenda dan paket alat tulis ke sejumlah wilayah, termasuk Sekolah Dasar 71 di Aceh Besar. Pembagian tenda tersebut berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Aceh.(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)
Memasuki hari keempat pemberlakuan Darurat Militer, transportasi relatif berjalan normal [baca: Darurat Militer, Nestapa Rakyat Aceh]. Sejumlah bus dan angkot di jurusan Langsa-Lhokseumawe terlihat masih berani beroperasi. Truk pengangkut sayur mayur dan bahan makanan dari Medan, Sumatra Utara, juga tampak melintas di kawasan itu. Kepada SCTV, para sopir mengaku hanya berani berjalan di siang hari. Mereka khawatir terjadi pertempuran di tengah jalan kalau beroperasi menjelang malam.
Namun dari Pidie dilaporkan, jalur transportasi masih belum pulih, menyusul terjadi aksi pembakaran empat unit mobil, tadi siang. Insiden terjadi ketika sejumlah orang tak dikenal membakar sebuah truk yang mengangkut buah-buah dan makanan, satu colt bak terbuka, dan dua bus. Kejadian ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Namun bangkai keempat mobil itu membuat jalur lalu lintas macet. Sejumlah warga yang memunguti sisa makanan yang terjatuh ikut memacetkan arus kendaraan. Alhasil hanya becak dan sepeda motor yang bisa melintas di sana.
Aksi pembakaran kendaraan memang terus terjadi sejak hari kedua Darurat Militer diterapkan di Bumi Serambi Mekah [baca: Aceh Memanas Lagi]. Tidak hanya itu. Belakangan, camat di Aceh Besar dan Banda Aceh kerap mendapat pengaduan dari warga yang mengaku KTP mereka dirampas anggota GAM. Menurut warga, aksi teror kelompok separatis ini tidak hanya terjadi di jalan, tapi juga sampai ke rumah-rumah. Saat ini, KTP memang menjadi satu-satunya penunjuk identitas resmi dan wajib dimiliki warga. Karena itu bisa dimaklum jika penduduk panik takut ditangkap karena tidak punya tanda pengenal.
Kepala Kepolisian Daerah NAD Inspektur Jenderal Polisi Bachrumsyah langsung menanggapi kejadian tersebut dan segera meminta jajaran di kecamatan mengeluarkan surat keterangan. "KTP bisa diganti dengan surat keterangan yang dianggap sah karena dicap oleh camat," kata Bachrumsyah. Dia mengaku sudah menangkap enam anggota GAM di Desa Ajun Kecamatan Meuraksa, Banda Aceh. Keenam orang itu diduga merampas KTP milik para penduduk.
Penangkapan anggota GAM ternyata tak bisa dilakukan serampangan. Soalnya, mereka kerap menyamar sebagai petani atau penduduk sipil. Seperti terjadi di Kecamatan Gleumpang sekitar pukul 13.00 WIB saat TNI terlibat baku tembak dengan GAM. Pertempuran berlangsung selama satu jam. Namun prajurit dari kesatuan Brigade Mobil Polri terpaksa menghentikan perang, karena GAM tiba-tiba menghilang. Setelah menyisir kawasan itu, tentara hanya menemukan sejumlah buruh sawah yang tengah bekerja. Para pekerja sawah sempat diinterogasi tapi kemudian dibebaskan kembali. Sementara Pasukan Pemukul Reaksi Cepat dari Divisi Siliwangi yang baru tiba di Aceh juga mulai menyisir wilayah Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun.
Memanasnya situasi di NAD tak pelak membuat rakyat mengungsi ke tempat aman. Bahkan, sekitar 65 kepala keluarga sudah pergi meninggalkan desa mereka yang terletak di kilometer 6 dan 8 sejak pertengahan Desember silam. Hingga kini, para pengungsi masih ditampung di sebuah kampus Politeknik Negeri di Lhokseumawe. Mereka semakin tak berani pulang setelah pemberlakuan Darurat Militer. Kondisi pengungsi cukup mengenaskan. Untuk keperluan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan sumbangan dari pengguna jalan. Menurut Husni, seorang pengungsi, pendapatan belakangan makin menipis karena mobil jarang melewati kawasan itu. Sedangkan bantuan dari pemerintah hanya diterima sekali, ketika mereka baru tiba di lokasi penampungan.
Kesengsaraan warga Aceh tidak sampai di situ. Anak-anak pun mesti menanggung derita karena sekolah mereka ludes dibakar. Sejauh ini, tercatat lebih dari 200 sekolah dibakar orang tak dikenal. Akibatnya, para murid terpaksa diliburkan dari aktivitas belajar. Uluran bantuan tenda darurat untuk pengganti kelas tak juga datang. Janji perbaikan sekolah baru datang dari lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus menangani masalah anak-anak (UNICEF). Bila tak ada aral melintang, dua pekan mendatang, para murid bisa kembali ke bangku sekolah. Untuk sementara waktu, UNICEF baru menyalurkan 600 tenda dan paket alat tulis ke sejumlah wilayah, termasuk Sekolah Dasar 71 di Aceh Besar. Pembagian tenda tersebut berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Aceh.(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)