Tak Ingin Impor LPG Terus, 500 Ribu Rice Cooker Gratis Dibagikan mulai November

Bagi-bagi alat masak nasi berbasis listrik atau Rice Cooker ini akan memangkas pengeluaran negara. Khususnya dalam memberikan subsidi untuk LPG 3 kg, yang bahan bakunya masih banyak berasal dari impor.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 20 Okt 2023, 15:40 WIB
Foto 2: Dalam rapat tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif membahas LKPP APBN Tahun Anggaran 2022. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memproyeksikan program pembagian 500 ribu rice cooker gratis secara bertahap akan dieksekusi tahun ini. Pelaksanaan pembagian rice cooker diharapkan bakal bisa dimulai November 2023.

"Insya Allah (November 2023), ya pokoknya (pembagian 500 ribu rice cooker gratis) didorong supaya cepat," ujar Arifin Tasrif di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Menurut dia, bagi-bagi alat masak nasi berbasis listrik tersebut juga bakal turut memangkas pengeluaran negara. Khususnya dalam memberikan subsidi untuk LPG 3 kg, yang bahan bakunya masih banyak berasal dari impor.

 

"Kita kan mau elektrifikasi, apa mau bakar LPG terus? Nah itu, sudah betul itu, masa mau bakar LPG terus, impor terus," kata Arifin.

Pernyataan tersebut menguatkan ucapan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana yang bilang program bagi-bagi rice cooker dari pemerintah akan didistribusikan ke masyarakat mulai November 2023. Dia menyebut ada sekitar 500.000 unit rice cooker gratis yang akan dibagikan.

"Mungkin awal November sudah ya. Awal november sudah mulai didistribusi," ujar dia di Kementerian ESDM, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Energi Bersih

Dadan menjelaskan, tujuan bagi-bagi rice cooker ini untuk pemanfaatan energi bersih. Kemudian, ada peralihan dari penggunaan LPG oleh masyarakat untuk memasak ke rice cooker.

"Jadi tujuannya tapi seperti yang saya sampaikan untuk mendorong pemanfaatan energi bersih di rumah tangga menggeser keperluan LPG yang banyak impor," bebernya.

Secara umum, program ini sudah mulai berjalan. Hal ini dilihat dari aspek anggaran yang sudah dikucurkan dan aturan berupa Peraturan Menteri ESDM yang sudah diterbitkan.

Saat ini, Kementerian ESDM membuka proses pengadaan bagi produsen yang memproduksi rice cooker gratis tadi. Dia juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Perindustrian terkait pengadaan ini.

"Udah jalan itu kan anggaran sudah ada, permen sudah ada sekarang lagi proses pengadaan, pake e-catalog rencananya. Kita udah komunikasi dengan Kemenperin, pastiin ada enggak sih, bisa enggak dibuat, kan ini harus dibuat dalam waktu 3 bulan ini, tiga bulan kurang ya sekarang. Udah dapat kepastian disana," tutur Dadan.

2 dari 3 halaman

Ketua MPR: Masyarakat Tak Butuh Rice Cooker Gratis, tapi Harga Pangan Murah

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi pembicara kunci dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan Posbakum Golkar di Jakarta, Selasa (12/11/2019). Diskusi tersebut membahas mengangkat tema 'Golkar Mencari Nakhoda Baru'. (Liputan6.co/Johan Tallo)

Kebijakan Kementerian ESDM mengenai bagi-bagi rice cooker gratis menuai pro dan kontra. Kali ini, kritikan datang dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Dia memandang kebijakan bagi-bagi rice cooker gratis ini tidak urgent.

Bamsoet meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, mengkaji kembali Peraturan Menteri/Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga, utamanya terkait pemberian rice cooker gratis tersebut.

"Dikarenakan pengalokasian anggaran untuk pembagian rice cooker gratis di tahun ini cukup besar yakni Rp 347,5 miliar," tegas Bamsoet, Senin (16/10/2023).

Ketua MPR ini juga mengharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan dari pemberian rice cooker gratis tersebut.

Sosialisasi ini termasuk skema dari target penerima, kualitas rice cooker, hingga daya listrik rice cooker agar tidak memberatkan listrik masyarakat.

 

3 dari 3 halaman

Bikin Kebijakan Tepat Sasaran

Bamsoet berpesan agar setiak kebijakan yang dibuat pemerintah lebih memperhatikan akar persoalan. Hal ini agar kebijakan atau rencana yang dicanangkan tepat sasaran, dan benar-benar mampu menjawab pertanyaan atau persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.

"Pemerintah harus bisa memetakan kebutuhan masyarakat terkait pangan, dikarenakan saat ini masyarakat lebih membutuhkan harga pangan murah dibanding bantuan rice cooker, mengingat harga sejumlah bahan pangan, termasuk beras, saat ini sedang melonjak tinggi," pungkasnya.

Infografis Rencana Migrasi Kompor Gas LPG 3 Kg ke Kompor Listrik Induksi. (Liputan6.com/Trieyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya