Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyatakan, pihaknya memiliki etika dalam berpolitik. Hal itu untuk menanggapi masuknya nama kader Partai Golkar Ridwan Kamil yang belakangan masuk radar bakal cawapres dari Ganjar Pranowo.
"Kalau komunikasi dengan Golkar tetap kami bangun walaupun Golkar dengan KIM (Koalisi Indonesia Maju) bersama Pak Prabowo, kami komunikasi tetap bangun," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (12/9/2023).
Advertisement
Menurut Said, pihaknya pasti akan meminta izin pada Partai Golkar, apabila nantinya memilih Ridwan Kamil.
"Bahwa pada akhirnya harus kulo nuwon, kalau memang RK ya pasti kulo nuwon. Kan begitu, kan tidak mungkin main slonong boy, itu bukan cara-cara PDIP,” kata dia
Meski demikian, Said memastikan saat ini belum ada keputusan siapa bakal cawapres Ganjar Pranowo. Ia mengingatkan keputusan hanya ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Bukan berarti bahwa bacawapres PDIP RK, karena sesuai dengan amanat kongres, itu kewenangan penuh Bu Ketua Umum. Jangan salah. Kadang-kadang kita mau narik, sudah diputusin. Yang putusin sopo? Ibu," kata dia.
Said mempreriksi, Megawati juga akan memperhitungkan suara publik dan nama-nama yang kerap muncul di publik dan media.
"Ibu Ketum itu kan melihatnya dari berbagai sisi kan, tidak mungkin apa yang menjadi diskursus publik, wacana publik tiba-tiba ibu Ketum jauh dari wacana yang menjadi wacana publik,” pungkasnya.
Ridwan Kamil Disiapkan Golkar untuk Maju Gubernur DKI, Bukan Jadi Cawapres
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa partainya sudah lama menyiapkan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil untuk dikutsertakan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
Ridwan Kamil yang baru bergabung dengan Partai Golkar dipersiapkan untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta atau Jawa Barat.
"Soal Ridwan Kamil sendiri kami juga sudah punya planning buat RK. Kita waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi calon gubernur. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jawa Barat lagi atau di DKI Jakarta," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023).
Doli menegaskan, untuk posisi cawapres 2024 hingga saat ini Partai Golkar tetap mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto, sesuai dengan keputusan munas dan rapimnas.
"Kalau dalam konteks Golkar enggak pernah (mengusulkan RK jadi cawapres). Kalau dalam konteks Golkar, kami sudah punya perencanaan yang cukup lama dibahas, mulai dari target pilpres, target pileg, target pilkada, gitu. Nah, RK itu sampai saat ini masih masuk dalam perencanaan di pilkada," ungkap Doli.
Perihal apakah keputusan itu dapat diubah atau tidak, menurut Doli, menjadi kewenangan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum dan pemegang mandat munas dan rapimnas.
"Itu tergantung Pak Airlangga. Maka kami sudah serahkan kepada Pak Airlangga untuk nanti keputusan akhirnya di Pak Airlangga yang sudah kita kasih mandat," ujar Doli.