Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu 2014 oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Mendengar partai besutan Yusril Ihza Mahendra lolos, KPU akan melayangkan kasasi. Hal ini pun mendapat komentar dari politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla.
"Ya tentu setiap ada keputusan tidak semua bisa dipuaskan, yang penting aturannya ditegakkan," kata Jusuf Kalla di sela menghadiri penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Ketua MPR Taufiq Kiemas di gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (10/3/2013).
Selain itu, kabar Golkar yang mengaku tidak suka lolosnya PBB oleh pengadilan ditampik oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar ini. "Bukan hak Golkar setuju atau tidak, itukan tugas KPU. Golkar sama sekali tidak punya kepentingan untuk tidak setuju," kata JK.
Terkait apakah KPU akan melayangkan kasasi atau tidak, JK menilai itu kembali lagi pada lembaga penyelenggara Pemilu itu. Namun, JK berharap keputusan pengadilan diterima KPU. "Semua tergantung institusi KPU, tapi harusnya menerima keputusan apapun di lembaga pengadilan," ujar JK.
Pada Kamis (7/3/2013) PT TUN memutuskan agar KPU membatalkan atau mencabut Surat Keputusan tentang partai poltik yang lolos sebagai peserta pemilu 2014 dan mewajibkan KPU menerbitkan SK baru. (Ism)
"Ya tentu setiap ada keputusan tidak semua bisa dipuaskan, yang penting aturannya ditegakkan," kata Jusuf Kalla di sela menghadiri penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Ketua MPR Taufiq Kiemas di gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (10/3/2013).
Selain itu, kabar Golkar yang mengaku tidak suka lolosnya PBB oleh pengadilan ditampik oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar ini. "Bukan hak Golkar setuju atau tidak, itukan tugas KPU. Golkar sama sekali tidak punya kepentingan untuk tidak setuju," kata JK.
Terkait apakah KPU akan melayangkan kasasi atau tidak, JK menilai itu kembali lagi pada lembaga penyelenggara Pemilu itu. Namun, JK berharap keputusan pengadilan diterima KPU. "Semua tergantung institusi KPU, tapi harusnya menerima keputusan apapun di lembaga pengadilan," ujar JK.
Pada Kamis (7/3/2013) PT TUN memutuskan agar KPU membatalkan atau mencabut Surat Keputusan tentang partai poltik yang lolos sebagai peserta pemilu 2014 dan mewajibkan KPU menerbitkan SK baru. (Ism)
