Liputan6.com, Jakarta - Bakal Calon Presiden (Capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyinggung soal kebebasan berdemokrasi yang kini tertekan. Menurut Anies, dahulu semua orang bisa maju sebagai caleg hingga capres. Oleh karena itu, ia berharap tak ada pengaturan siapa yang boleh dan tidak boleh maju Pileg atau Pilpres.
"Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju," kata Anies pada acara "Temu Relawan Anies", di Tennis Indoor Senayan, Minggu (21/5/2023).
Advertisement
Anies mengingatkan, pemerintah tidak berhak mengatur maju tidaknya seseorang dalam Pilpres. Ia menyebut yang berhak mengusung capres adalah partai politik.
"Bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan siapa menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka," ujarnya.
Anies menegaskan negara seharusnya mendukung dan menjamin tiap WNI bisa maju dalam kontestasi Pemilu.
"Bukan malah negara menghentikan, bukan negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan," kata Anies.
Kepada para relawannya, Anies mengajak untuk menuntut adanya kesetaraan dan kesempatan bagi semua warga negara untuk bisa maju dalam pemilu, baik pileg maupun pilpres.
"Kita yang ada di sini adalah kita yang punya aspirasi. Kita menuntut ada kesetaraan kesempatan bagi siapa pun di Republik ini," pungkas Anies.
Anies Singgung soal Masalah Daerah yang Kerap Diambil Pusat
Sebelumnya, Anies Baswedan, menyatakan pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan masalah internal sendiri, tanpa campur tangan atau bantuan dari pemerintah pusat.
Namun, kata Anies, saat ini pemerintah pusat kerap kali ikut campur alias tangan menyelesaikan masalah daerah.
"Kita punya masalah banyak, sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah sebagian diselesaikan di pusat. Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan," kata Anies pada acara Relawan Anies di Tennis Indoor Senayan, Minggu (21/5/2023).
Menurut Anies, apabila pemerintah pusat terus mengambil alih masalah daerah, maka Pemda akan kesulitan di masa depan. Selain itu, akan gerjadi sentralisasi pusat kembali.
"Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga, maka menyulitkan masa depan orang-orang di daerah. Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, ambil alih ke pusat, dilakukan sentralisasi," kata Anies.
Advertisement
