Jokowi: Jika Awal Pandemi Saya Putuskan Lockdown, Indonesia Rusuh

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengisahkan pengambilan kebijakan di awal-awal masa pandemi Covid-19 menyebar di Indonesia.

oleh Arief Rahman Hakim diperbarui 29 Jan 2023, 19:00 WIB
Presiden Jokowi dalam Peringatan Tahun Baru Imlek 2023

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengisahkan pengambilan kebijakan di awal-awal masa pandemi Covid-19 menyebar di Indonesia. Dia dihadapkan keputusan sulit untuk mengambil pengetatan penuh alias lockdown, atau pengetatan terbatas.

Berdasar pada dua pilihan itu, dia menyebut kalau salah mengambil keputusan saat awal pandemi, akibatnya adalah kerusuhan. Artinya, ekonomi Indonesia akan ambruk dan terjun bebas.

"Kita menentukan kita lockdown atau tidak, semua negara, lockdown. Pada saat rapat kabinet hampir 80 persen menteri (mengatakan) 'lockdown pak'. Cek ke masyarakat, juga mintanya sama," kata dia mengisahkan dalam Peringatan Tahun Baru Imlek 2023, mengutip Sekretariat Presiden, Minggu (29/1/2023).

"Tapi saat itu kita juga masih jernih dna tenang menghitung kekuatan rakyat dibawah seperti apa. Dikalkulasi kekuatan sampai berapa hari atau berapa minggu. Kalau salah memutuskan, mungkin gak ada 2 minggu kita sudah rusuh saat itu," sambungnya.

Jokowi menyebut melakukan pertimbangan setelah melihat cadangan tabungan dari setiap warganya. Besarannya mengacu pada skala besar, menengah, dan sedikit. Dari jumlah itu, diasumsikan ketahanan masyarakat jika dilakukan pengetatan ekonomi dan kegiatan.

"Karena tabungan kita lihat, kita kan bisa nengok, tabungan rakyat di bank itu berapa, tabungan yang gede berapa yang tengah berapa, yang kecil berapa yang lebih kecil lagi, yang bawah lagi, semuanya keliatan semuanya," ungkapnya.

"Oleh sebab itu, Saya putuskan tidak lockdown meskipun tekanannya lockdown dan ternyata tidak salah," imbuhnya.

 

2 dari 4 halaman

Ekonomi Indonesia Minus 17 Persen

Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Jokowi menyebut, andai saja saat itu diambil langkah pengetatan total, ekonomi Indonesia akan terjun bebas. Dengan demikian, stabilitas di dalam negeri akan sulit dikendalikan.

Lebih lagi, akan ada upaya sangat ekstra untuk mengembalikan tingkat ekonomi nasional ke tingkat normal.

"Itu kalau diputuskan lockdown bisa di minus 17 (persen) ekonomi kita, minus 17 (persen), dan mengembalikannya ke normal itu yang sangat sulit, karena minusnya sudah sangat jatuh sepeti negara-negara di Eropa," pungkas Kepala Negara.

3 dari 4 halaman

BI Pangkas Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 2,3 Persen, Ini Alasannya

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersiap menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RGD) Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (19/12/2019). RDG tersebut, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 5 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bank Indonesia (BI) merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 yang semula 2,6 persen menjadi 2,3 persen.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan ada 5 turbulensi ekonomi global yang terlihat ada kecenderungan penurunan disebabkan banyak faktor.

Diantaranya, pertumbuhan ekonomi global melambat, inflasi global tinggi, suku bunga fed fund rate higher for longer, dolar Amerika Serikat menguat dan cash in the king.

"Memang kecenderungan ada slowing down, karena banyak faktor, seperti perang Rusia dan Ukraina tidak tahu kapan selesai nya," ujar Perry dalam acara Bauran Kebijakan Bank Indonesia Di Tengah Turbulensi Ekonomi Global, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Dia menerangkan inflasi AS masih tinggi sebesar 8 persen namun kemungkinan akan turun, Eropa 9 persen juga akan mengalami penurunan dan Inggris masih di atas 10 persen.

"Kenapa inflasi tinggi karena dampak dari perang Rusia dan Ukraina. RUsia mensupply 20 persen supply energ dan makanan. Karena itu sehingga harga komoditas tinggi," terang dia.

 

4 dari 4 halaman

Bauran Kebijakan

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo saat jumpa pers di Gedung BI, Jakarta, Jumat (29/06). Pada Rapat Dewan Gubernur BI suku bunga Deposit Facility (DF) juga naik 50 bps menjadi 4,50%, (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Oleh karena itu, menurutnya sinergi dan inovasi bauran kebijakan ekonomi nasional terus diperkuat sebagai kunci untuk memeprkuat ketahana kebangkita ekonomi nasional.

Perry merincikan ada 5 respon bauran kebijakan nasional, yakni koordinasi fiskal dan moneter, akselerasi transformasi sektor keuangan, akselerasi transformasi sektor riil, digitalisasi ekonomi dan keuangan dan ekonomi dan keuangan hijau.

Tentu tujuan perekonomiannya adalah ketahanan dengan terjaganya stabilitas dari dampak gejolak global, pemulihan momentum pertumbuhan dari permintaan dari permintaan domestik dan kebangkita pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan jangka menengah.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya