Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melaksanakan perdagangan karbon (carbon) untuk mendukung program dekarbonisasi dan pencapaian aspirasi Net Zero Emission (NZE) Indonesia 2060.
Kerja sama tersebut disahkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pertamina dan BEI di Nusa Dua, Bali yang masuk rangkaian acara State-Owned Enterprises (SOE) International Conference and Expo, Selasa (18/10/2022).
Advertisement
BEI sebagai pihak yang berpotensi ditunjuk menjadi penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia dapat mendukung rencana Pertamina mengembangkan inisiatif Carbon Business Build.
Oleh karena itu, Pertamina bersama BEI akan mengkaji potensi kerja sama bisnis sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, serta optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan voluntary carbon market dan compliance carbon market.
Bentuk potensi kerja sama perdagangan karbon yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan infrastruktur perdagangan karbon BEI dalam melaksanakan transaksi melalui bursa karbon di Indonesia, pengembangan ekosistem perdagangan karbon nasional, pilot perdagangan karbon internal, nasional dan/atau internasional, serta sharing knowledge terkait pengembangan bisnis perdagangan karbon nasional dan/atau internasional.
"Ini merupakan tahap lanjut dari langkah-langkah penjajakan yang kami lakukan untuk bisnis karbon sebagai upaya mempercepat pengembangan ekosistem perdagangan karbon nasional dan internasional," kata Direktur Strategi, Portfolio, dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero) A. Salyadi Dariah Saputra saat penandatanganan Nota Kesepahaman dalam acara SOE International Conference & Expo pada Selasa, 18 Oktober 2022, dikutip dari keterangan tertulis.
BEI Siap Kerja Sama
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pertamina dan BEI dilakukan oleh A. Salyadi Dariah Saputra selaku Direktur Strategi, Portfolio, dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero) bersama dengan Iman Rachman sebagai Direktur Utama BEI yang disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN 1 Pahala N. Mansury sekaligus Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Djustini Septiana.
Menanggapi kerja sama ini, Direktur Utama BEI Iman Rachman menuturkan, pihaknya menyambut baik rencana Pertamina untuk dapat bersama-sama mengembangkan ekosistem pasar karbon di Indonesia serta memanfaatkan infrastruktur perdagangan karbon yang akan dikembangkan oleh BEI.
“Kami siap untuk bekerja sama dengan seluruh BUMN mendukung ekonomi rendah karbon,” ujar doa.
Upaya mencapai target penurunan emisi melalui perdagangan karbon juga dilakukan Pertamina Group dengan Initiative Piloting VCM oleh Subholding Power & NRE (PPI), Subholding Refinery & Petrichemical (KPI) dan Subholding Upstream (PHE).
Ketua OJK Mahendra Siregar: Indonesia Berpotensi Pimpin Perdagangan Karbon
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, Indonesia kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA). Dengan potensi ini Indonesia berpotensi besar untuk memimpin perdagangan karbon di dunia.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin (perdagangan karbon), Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia seluas 125 juta hektare. Indonesia diperkirakan mampu menyerap 25 miliar karbon. Ini belum termasuk hutan bakau dengan potensi penyerapan karbon yang lebih besar,” kata Mahendra dalam International Seminar on Carbon Trade 2022, Selasa (27/9/2022).
Berdasarkan perhitungan ini, Indonesia dapat menghasilkan pendapatan sebesar USD 565 miliar dari perdagangan karbon. Dimana Pemerintah telah mengesahkan Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
“Salah satunya adalah pelatihan karbon ke pasar karbon. Agar inisiatif ini terealisasi, Kami akan mendapatkan kerangka peraturan yang jelas untuk otoritas dan pengoperasian Pasar karbon dari masa mendatang. Omnibus Law di bidang jasa keuangan dan peraturan lainnya yang sudah ada, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.
Disisi lain, hal penting lainnya untuk mendorong pasar karbon yaitu membangun dan memperkuat infrastruktur pasar untuk dapat mendukung beroperasinya Pasar karbon. Selain itu, penting untuk menyiapkan mekanisme pengawasan yang sesuai bagi Pasar karbon.
Industri Jasa Keuangan Siap Dukung
Dia menegaskan, industri Jasa Keuangan Indonesia siap mendukung inisiatif tersebut. Meskipun tekanan dari perlambatan ekonomi global dan inflasi sangat tinggi. Namun, kata Mahendra, sektor keuangan Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian ini.
Kendati demikian, dia menilai perjalan ke NetZero emission semakin terlambat dengan adanya berbagai kebijakan yang diadopsi oleh banyak mitra dagang. Tapi, Indonesia dalam banyak hal berada di garis Depan dalam memenuhi komitmen Internasional untuk pengurangan emisi karbon.
“OJK sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita harus bangga bahwa Indonesia berarti dan kemungkinan akan melampaui target yang ditetapkan dalam kesepakatan Paris untuk pengurangan emisi CO2 dalam jangka waktu 2030,” ujarnya.
Maka dari itu, Indonesia harus siap untuk lebih mempercepat upaya mencapai keberlanjutan terutama dalam kerangka SDGS, yang merupakan kunci penting untuk menyeimbangkan lingkungan dengan kemajuan ekonomi dan sosial.
“Salah satu elemen kunci dalam proses mengatasi perubahan iklim adalah kecepatan transisi, dari ekonomi berbasis fosil ke energi terbarukan, sementara energi terbarukan seperti matahari, angin, panas bumi, atau bahkan Hidro merupakan campuran Energi utama di masa depan. Saat ini, mereka tidak mampu menggantikan energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, yang tetap menjadi prasyarat mendasar bagi pertumbuhan industri dan ekonomi secara berkelanjutan,” pungkasnya.