Liputan6.com, Washington D.C - Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan akan membebankan biaya ekonomi pada Rusia atas referendum "palsu" yang digelarnya di wilayah Ukraina yang diduduki, kata Departemen Luar Negeri AS pada Rabu (28/9).
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan kepada wartawan bahwa AS bersama sekutu dan mitra akan terus berusaha "lebih menekan Rusia."
Advertisement
Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menambahkan bahwa langkah-langkah itu akan mencakup hukuman pada individu dan entitas, di dalam dan di luar Rusia, yang mendukung aneksasi, dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (29/9/2022).
Rusia, pada Rabu, menyatakan siap mencaplok wilayah Ukraina, dengan merilis apa yang disebut hasil penghitungan suara yang menunjukkan dukungan di empat provinsi yang sebagian diduduki untuk bergabung dengan Rusia.
Tindakan tersebut menuai kecaman. Pihak Kyiv dan Barat menyebutnya sebagai referendum palsu ilegal yang diadakan di bawah todongan senjata.
Pihak berwenang yang didukung Rusia mengklaim telah melakukan referendum selama lima hari di sejumlah provinsi yang membentuk sekitar 15 persen dari wilayah Ukraina.
Presiden Vladimir Putin akan mengumumkan pencaplokan itu dalam pidatonya dalam beberapa hari, lebih dari seminggu sejak dia mendukung pelaksanaan referendum tersebut, memerintahkan mobilisasi militer di dalam negeri dan mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika perlu demi mempertahankan Rusia.
Gedung Putih: Referendum Rusia Diatur dan Dimanipulasi
Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengecam referendum "palsu" yang digelar Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki. Ia menilai proses tersebut sebagai proses yang "diatur dan dimanipulasi" dan "langsung dari buku pedoman Kremlin."
Jean-Pierre, pada Rabu (28/9), membuat komentar dalam pemaparan Gedung Putih, sehari setelah pejabat pro-Rusia mengatakan bahwa dalam jumlah yang luar biasa, penduduk di keempat wilayah Ukraina yang diduduki memilih bergabung dengan Rusia dalam referendum yang digelar oleh Kremlin.
Menyebut hasil referendum sebagai "pemaksaan dan disinformasi oleh otoritas boneka," Gedung Putih menyatakan tindakan Rusia "jelas-jelas curang dan tidak memiliki signifikansi hukum apa pun, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (29/9/2022).
"Kami tidak akan pernah mengakui upaya pencaplokan yang ilegal dan tidak sah ini," kata Jean-Pierre.
Hasil yang telah ditentukan sebelumnya itu membuka celah untuk fase baru yang berbahaya dalam invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung selama tujuh bulan. Kremlin mengancam akan mengerahkan lebih banyak pasukan ke pertempuran itu dan kemungkinan akan menggunakan senjata nuklir.
Sementara, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina akan "membela" warganya di wilayah-wilayah yang diduduki Rusia, ketika pihak berwenang di sana mengumumkan hasil dari apa yang disebut referendum yang telah dikecam oleh Barat.
"Lelucon di wilayah pendudukan ini bahkan tidak bisa disebut sebagai tiruan referendum," kata Zelensky pada Selasa 27 September 2022 dalam sebuah video yang diposting di Telegram. "Kami akan bertindak untuk melindungi rakyat kami baik di wilayah Kherson, di wilayah Zaporizhzhia, di Donbas, di daerah yang saat ini diduduki di wilayah Kharkiv, dan di Krimea."
Advertisement
Hasil Pemungutan Suara
Di Kherson yang tertelak pada wilayah tenggara, pihak berwenang mengatakan 87% pemilih memilih penyerobotan Rusia setelah penghitungan suara selesai.
Di wilayah Luhansk, Ukraina timur yang dikendalikan oleh separatis pro-Rusia, 98,4% memilih penyerobotan oleh Rusia, kata kantor berita Rusia, mengutip otoritas setempat. "Sudah jelas" bahwa Luhansk akan kembali ke pangkuan Rusia, kata Leonid Pasechnik, pemimpin Republik Rakyat Lugansk yang memproklamirkan diri di Telegram.
Di wilayah Donetsk yang berbatasan, badan jajak pendapat mengatakan 99,2% pemilih memilih penyerobotan Rusia setelah semua surat suara dihitung, demikian menurut kantor-kantor berita setempat.
Penolakan dari Blok Barat
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengatakan bahwa Blok Barat tidak akan pernah mengakui penyerobotan Rusia atas wilayah Ukraina, yang disebutnya sebagai bagian dari "skema jahat" oleh Moskow.
Nato mengecam referendum sebagai "palsu" dan "pelanggaran hukum internasional".
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen terhadap integritas teritorial Ukraina di dalam perbatasan yang diakui.
Sebelumnya, dalam sebuah pidato di hadapan dewan keamanan PBB, Presiden Volodymyr Zelenskiy memperingatkan bahwa Ukraina tidak akan dapat bernegosiasi dengan Rusia setelah pemungutan suara.
"Pengakuan Rusia atas referendum sebagai hal wajar, penerapan apa yang disebut skenario dan upaya lain untuk mencaplok wilayah Ukraina berarti tidak ada yang bisa dibicarakan," katanya dalam pesan video.
"Di depan mata seluruh dunia, Rusia melakukan lelucon yang disebut "referendum" di wilayah Ukraina yang diduduki," katanya.
Advertisement
Dugaan Referendum Palsu
"Orang-orang dipaksa untuk mengisi beberapa kertas untuk gambar TV di bawah moncong senapan mesin. Angka-angka yang diduga hasil dari referendum semu itu telah digambar sebelumnya."
Presiden Vladimir Putin dijadwalkan berpidato di hadapan kedua majelis parlemen Rusia pada Jumat (30/9) mungkin menggunakan pidato tersebut untuk secara resmi mengumumkan penyerobotan ke Rusia dari wilayah Ukraina yang mengadakan referendum, kata Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan intelijen terbarunya.
Presiden Vladimir Putin mengatakan pada Selasa (27/9) bahwa Rusia ingin "menyelamatkan orang-orang" di wilayah-wilayah tersebut.
