Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (harga BBM) pada 3 September 2022 merupakan langkah yang sangat tepat dan sudah diperhitungkan dengan seksama.
Keputusan pemerintah ini ini demi menyelamatkan keuangan negara di tengah melambungnya harga energi dunia.
Advertisement
"Saya pikir langkah-langkah yang telah kita ambil, termasuk menyesuaikan harga BBM pada minggu lalu akan cukup untuk setidaknya mengamankan anggaran," kata Sri Mulyani di acara Webinar Standard Chartered, Senin (12/9/2022).
harga minyak dunia masih bergerak fluktuatif meski mengalami tren penurunan. Bahkan, beberapa waktu lalu sempat menembus level USD 100 per barel imbas ketegangan geopolitik akibat konflik Rusia dan Ukraina.
"Sekarang kita melihat harga minyak sedikit menurun, tetapi kita tidak yakin kapan ini akan naik atau apa kah akan turun dan terus turun lagi," bebernya.
Untuk melindungi daya beli masyarakat atas kenaikan BBM subsidi, lanjutnya, pemerintah telah memberikan program bantuan sosial. Hal ini demi menjaga tren pemulihan ekonomi nasional seiring meredanya pandemi Covid-19.
"Dan pada saat yang sama juga perlu menghemat dan menciptakan keberlanjutan ekonomi dan kredibilitas anggaran kita sendiri karena beban subsidi sudah sangat ekstrim saat ini," tutupnya.
Moeldoko: Harga BBM Naik-Turun Itu Sudah Biasa
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia sangat tergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. Untuk itu, kata dia, harga BBM naik turun merupakan hal yang biasa.
"Saya tidak berbicara angka, tapi harga BBM naik turun itu sudah biasa. Kenapa kok naik? Ini terjadi karena produktivitas migas dalam negeri kita turun. Sejumlah besar produk migas kita ini berasal dari impor. Jadi harga BBM di Indonesia sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga dunia," kata Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Senin (12/9/2022).
Kendati begitu, dia ini meyakini bahwa masyarakat sudah paham dan bijak dalam menyikapi isu kenaikan BBM ini. Moeldoko pun meminta masyarakat untuk tak berlarut-larut tenggelam dalam polemik kenaikan harga BBM.
Dia menyarankan masyarakat berfokus untuk mulai memikirkan sumber daya atau bahan bakar alternatif yang lebih terjangkau dan berkelanjutan di masa depan.
"Sebenarnya masyarakat sudah paham. Jadi jangan dilihat isu kenaikan harga BBM-nya saja, mulailah berpikir tentang alternatif dan pemanfaatan kemajuan teknologi untuk mengatasi krisis ini," katanya.
"Misalnya, sejak saya masih menjadi Letnan Jenderal di Lemhannas, saya sudah berpikir bahwa baterai adalah masa depan, masa depan adalah baterai. Gagasan ini terus saya pelihara dan kembangkan, karena bukan tidak mungkin kita akan segera beralih ke mobil listrik untuk mengurangi konsumsi BBM," sambung Moeldoko.
Disisi lain, Moeldoko mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berani mengambil kebijakan, termasuk kebijakan pengalihan subsidi ini. Dia menyayangkan banyak yang salah menafsirkan kebijakan Jokowi.
"Saya melihat sendiri bagaimana keputusan-keputusan yang beliau ambil itu penuh dengan resiko, tapi beliau jalan terus. Presiden tetap ambil keputusan itu untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar," tutur Moeldoko.
BBM Naik
Seperti diketahui, pada Sabtu 3 September 2022 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga BBM. Harga BBM subsidi jenis Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter.
Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter. Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan terus diperkirakan mengalami kenaikan.
Demi meminimalisir dampak ketidakpastian global ini dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pun mengalihkan subsidi bahan bakar minyak murah untuk penyediaan bantuan sosial bagi kelompok ekonomi rentan dan miskin.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com