Liputan6.com, Jakarta Pemerintah seakan-akan sudah memberikan sinyal jika harga BBM naik dalam waktu dekat. Ini terlihat dari beberapa kesiapan pemerintah dengan kembali mengucurkan bantuan sosial atau bansos yang sebelumnya diberikan kala pandemi Covid-19.
Kini, bansos diberikan dengan dalih pengalihan subsidi energi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menyebar program bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun, atau senilai Rp 600 ribu untuk masing-masing penerima.
Advertisement
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah mulai memberikan bantalan sosial tambahan bentuk pengalihan subsidi BBM senilai Rp 24,17 triliun. Pembayarannya akan dimulai oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebesar Rp 150 ribu selama empat kali.
"Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan bayarkannya 2 kali, yakni Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua. Nanti ibu Mensos bisa jelaskan lebih detail akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima anggaran Rp 12,4 triliun," papar dia, Senin (29/8/2022).
Selain bansos tersebut, adapula bansos bagi 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Penyaluran akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"Dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja, yang miliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dengan total anggaran Rp 9,6 triliun," sambungnya.
Selain bansos dari pemerintah pusat, Jokowi juga memerintahkan Kemendagri dan Kemenkeu menetapkan aturan, di mana 2 persen dari DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi, transportasi untuk angkutan umum, hingga ojek dan nelayan untuk perlindungan sosial tambahan.
Pemerintah daerah dengan memakai 2 persen dari dana transfer umum DAU dan DBH Rp 2,17 triliun diminta membantu sektor transportasi angkutan umum, ojek dan nelayan dan tambahan perlinsos.
"Total bantalan sosial ditetapkan presiden bisa diekseskusi mulai dilakukan minggu ini sebesar Rp 24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa kurangi tekanan ke masyarakat dan kurangi kemiskinan jadi bisa berikan dukungan ke masyarakat, dalam hal hal ini mengalami tekanan harga," tuturnya.
Kondisi Kuota BBM Subsidi
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, kuota BBM subsidi Pertalite saat ini sudah terserap sekitar 80 persen lebih dari yang tersedia.
"Kita Pertalite sekarang ini 80-81 persen sudah terserap. Tapi pemerintah akan selalu memperhatikan kebutuhan," ujar Menteri Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
Adapun angka tersebut lebih besar ketimbang laporan PT Pertamina (Persero) sebelumnya, yang mengumumkan penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite telah mencapai 16,8 juta KL hingga Juli 2022.
Itu berarti stok Pertalite sudah terserap sekitar 73 persen dari total kuota yang tersedia untuk tahun ini, yakni sebesar 23 juta KL.
Memitigasi kekosongan kuota pada akhir tahun, Menteri Arifin menyebut Kementerian ESDM sudah usul untuk mengalokasikan tambahan stok pada BBM jenis Pertalite dan Solar.
Alokasinya, sekitar 6 juta KL untuk Pertalite dan 2 juta KL untuk Solar, dari stok sebelumnya yang tersedia sekitar 15,1 juta KL. Sehingga masing-masing akan mendapat tambahan kuota menjadi sekitar 29 juta KL dan 17 juta KL.
"Kita usulkan tambahan kuota Pertalite 6 juta tanpa pembatasan, sehingga total 29 juta (KL). Kalau (tambahan) Solar 2 juta (KL)," kata Menteri Arifin.
Sinyal dari Pejabat
Terbaru, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono memberi sinyal, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak. Mengingat Indonesia masih mengimpor minyak dan harganya ditingkat global yang terus merangkak naik.
"Satu lagi pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian (harga BBM) karena sebagain barang ini impor dan ada kenaikan dari harga secara internasional," kata Margo dalam Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/8).
Margo menuturkan selama bulan Juli, inflasi yang disebabkan komoditas energi telah mencapai 5,02 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 4,94 persen.
Selain itu, sepanjang Januari -Juli tahun ini, produk turunan dari sektor energi menjadi penyumbang inflasi sepanjang tahun ini. Antara lain, tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga dan bensin.
Sehingga akan akan kembali harga-harga yang dikendalikan pemerintah setelah harga tingkat nasional terus mengalami peningkatan.
"Tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga dan bensin ini mengalami kenaikan harga atau menyumbang inflasi karena harganya yang diatur pemerintah," kata Margo.
Harga Avtur Tetap
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan harga bahan bakar pesawat (avtur) tidak mengalami kenaikan, meskipun harga BBM bakal mengalami kenaikan.
Kebijakan itu ditempuh agar pihak maskapai tetap bisa menjaga arus kasnya, sehingga harga tiket pesawat pun tidak mengalami kenaikan.
"Ini bagian dari balancing. Di satu sisi harga BBM naik, Insya Allah avtur akan tetap," ujar Menhub Budi Karya seusai melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8/2022).
Pemerintah sendiri disebutnya tetap menjaga tiket pesawat terjangkau. Oleh karenanya, pihak maskapai juga dihimbau berinovasi dan meningkatkan efisiensi, serta menggencarkan promosi tiket pesawat.
"Ini sudah dibuktikan. Beberapa maskapai sudah memberikan tarif murah dari waktu-waktu tertentu kepada masyarakat," imbuhnya.
Tak hanya pemerintah pusat, Menhub sebut pemerintah daerah juga turut bantu memberikan jaminan agar tingkat keterisian pesawat bisa lebih dari 60 persen.
"Beberapa ada daerah di Sumatera Selatan, Kalimatan Barat, itu berhasil. Jadi pemerintah terus serta mensubsidi. Tapi (kalau) di tengah-tengah mereka okupansinya naik menjadi 70 persen, konstan, subsidinya dilepas," pungkas Menhub.