Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbagi cerita bahwa dirinya diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk aktif menggunakan media sosial (Medsos). Langkah ini perlu dilakukan guna menyampaikan informasi ke masyarakat mengenai keuangan negara.
"Jadi Menteri Keuangan terutama pada zamannya Pak Jokowi ini kan beliau itu sangat aktif, dulu kan suka blusukan langsung ke rakyat itu leadership style-nya Pak Jokowi saya lihat juga menggunakan sosial media," kata Sri Mulyani dikutip dari Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet episode 6, Selasa (9/8/2022).
Advertisement
Sebetulnya, waktu Sri Mulyani kerja di Bank Dunia sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada periode 2010-2016, dirinya memang sudah aktif di media sosial pribadinya, dengan membagikan informasi soal pembangunan yang dilakukan di seluruh dunia.
"Waktu saya kembali, terus saya lihat waduh tantangan keuangan negara ini makin critical ya, karena masyarakat itu mesti paham kenapa saya sebagai warga negara kalau saya punya pendapatan kenapa saya harus bayar pajak," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa keuangan negara diatur oleh undang-undang, dalam hal ini cakupannya sangat luas ada Kekayaan Negara yang langsung, dan ada kekayaan negara yang dipisahkan.
Dia melihat, hubungan antara negara dengan rakyat itu masih rendah. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu perlu direvitalisasi agar masyarakat paham artinya menjadi bagian Republik Indonesia.
"Jadi saya dari kecil sudah di didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia, yang berbakti tidak hanya kepada orang tua tapi kepada bangsa nusa dan bangsa dan kemudian waktu kita menjadi dewasa kita tahu apa artinya berbakti tapi rakyat mungkin tidak tahu," ujarnya.
Bukti belum pahamnya rakyat terhadap negara yaitu mengenai pajak. Banyak yang mempertanyakan uang hasil dari pajak dipergunakan untuk apa. Padahal pajak ditujukan untuk membantu masyarakat miskin di Indonesia.
"Kalau saya bagian dari bangsa Indonesia banyak yang kemudian 'saya sebagai bangsa Indonesia negaranya katanya kaya, harusnya segala macam tuh harusnya ya free dong gratis gitu kan ada tuntutan kayak gitu,' enggak salah sebetulnya tapi kan ada harapan antara rakyat kepada negara," pungkasnya.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Sri Mulyani: Tak Ada Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 mulai 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahun 2023 pemerintah tidak akan mengalokasikan anggaran khusus penanganan pandemi Covid-19. Sebagai gantinya, pemerintah akan menambah anggaran sektor kesehatan secara umum saja.
"Anggaran kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi," kata Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai Sidang Paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/8/2022).
Sri Mulyani mengatakan anggaran kesehatan reguler tahun depan akan ditambah. Rencananya pemerintah akan menaikkan anggaran kesehatan tahun depan menjadi Rp 168,4 triliun untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.
"Anggaran kesehatan yang reguler akan naik dari Rp 133 triliun tahun ini naik ke Rp 168, triliun," kata dia.
Untuk anggaran pendidikan pemerintah masih akan mengalokasikan dalam persentase yang sama, yakni 20 persen dari total APBN tahun 2023. "Kita akan tetap menganggarkan anggaran pendidikan 20 persen," katanya.
Sementara itu, anggaran belanja kementerian lembaga tahun depan direncanakan mencapai Rp 993 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan ke berbagai fokus program nasional.
Mulai dari sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional. Tak hanya itu, anggaran tahun depan juga akan difokuskan untuk mendukung tahapan Pemilu.
"Instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024," kata dia.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Sri Mulyani Was-Was Jika Banyak Anak Indonesia Stunting
Pemerintah tahun ini mengalokasikan anggaran Rp 44,8 triliun dari APBN untuk mengatasi anak dengan stunting. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana tersebut harus bisa menjamin tidak adanya lagi bayi yang terlahir dalam keadaan stunting.
Dia menjelaskan 1.000 hari pertama bayi sejak dalam kandungan menjadi penentu anak lahir dalam keadaan stunting atau tidak. Mengingat kondisi balita usia dini yang mengalami kekurangan gizi bisa terancam masa depannya.
"Stunting ini dimulai dari kondisi ibu yang menjalankan proses kehamilan sampai dengan melahirkan dan membesarkan anaknya," kata Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta, Kamis (4/8).
Pencegahan anak stunting bukan hanya menghindari anak kekurangan gizi dari sejak dalam kandungan. Persiapan pra kondisi ibu hamil juga perlu perhatikan.
"Tidak hanya kekurangan gizi pada anak yang kita kejar tetapi dari ibu-ibu sebelum hamil harus ada prakondisi," kata dia.
