Bank Dunia: Skenario Terburuk, Pertumbuhan Ekonomi RI 4,6 Persen di 2022

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,6 persen sepanjang 2022 dengan skenario terburuk.

oleh Liputan6.com diperbarui 22 Jun 2022, 15:30 WIB
Anak-anak dengan latar gedung bertingkat bermain di Jakarta, Sabtu (19/3/2022). Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat lebih tinggi, pada kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen, dari pertumbuhan 3,69 persen pada 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,6 persen sepanjang 2022 dengan skenario terburuk. Masih dalam skenario yang sama, pertumbuhan ekonomi di 2023 juga cuma hanya 4,7 persen.

Lembaga dunia yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat tersebut memperkirakan pula bahwa dalam skenario terbaik, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,1 persen pada 2022 dan 5,3 persen di 2023.

"Lingkungan ekonomi global dapat menciptakan tekanan ke bawah dalam proyeksi tersebut," ujar Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Habib Rab dalam acara Peluncuran Laporan "Indonesia Economic Prospects June 2022" dikutip dari Antara, Selasa (22/6/2022).

Ia menjelaskan penurunan pertumbuhan ekonomi global secara luas dapat menyebabkan penurunan permintaan ekspor komoditas, memicu pengurangan produksi, dan harga yang lebih tinggi.

Hal tersebut dapat memaksa realokasi fiskal dari pembelanjaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kepada subsidi yang tidak ditargetkan.

"Ini juga bisa berarti biaya pinjaman yang lebih tinggi dan investasi yang lebih rendah," tuturnya.

 

2 dari 4 halaman

Inflasi Indonesia Meningkat

Pedagang melayani pembeli kebutuhan pokok di kiosnya di Pasar Lembang, Tangerang, Selasa (24/8/2021). Bank Indonesia (BI) memperkirakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) alias inflasi akan berlanjut pada bulan Agustus 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, Habib memperkirakan inflasi di Indonesia juga akan meningkat hingga mencapai 3,6 persen pada tahun ini.

Harga minyak dunia secara historis mempengaruhi inflasi harga konsumen di Indonesia, tetapi efeknya dapat ditumpulkan oleh subsidi energi dan terkadang oleh apresiasi nilai tukar rupiah.

Meski indikator menunjukkan terdapat ekspektasi peningkatan inflasi, ia menilai kemungkinan besar inflasi masih akan berada dalam target Bank Indonesia pada tahun ini.

3 dari 4 halaman

Ekonomi 60 Negara Bakal Ambruk, Jokowi Minta Para Menteri Peka

Presiden Jokowi. (Foto: Dok. Instagram terverifikasi @jokowi)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut ekonomi 60 negara di dunia diperkriakan bakal ambruk. Bahkan ekonomi dari 40 negara diantaranya telah dipastikan merosot.

Dengan demikian, Jokowi meminta jajaran pembantunya di kementerian untuk bisa peka terhadap kondisi ini. Tujuannya, guna bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan dari ketidakpastian global.

"IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti," kata Jokowi, dalam pembukaan Rakornaswasin BPKP, Selasa (14/6/2022).

Ia menyampaikan, dunia saat ini tengah mengalami ketidakpastian utamanya di sektor pangan dan energi. Sehingga, akan berdampak pada kondisi ekonomi di dalam negeri.

Buktinya, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan. Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sektor energi pun mengalami peningkatan yang sangat besar dibanding prediksi.

"Inilah ketidakpastian yang saya sampaikan dan kita semua harus punya kepekaan, harus punya sense of crisis semuanya. Kerja sekarang ini tak bisa hanya makronya, tidak, bisa mikronya, detailnya harus tahu," paparnya.

 

4 dari 4 halaman

Minta BPKP Turun Tangan

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengaku telah menerima surat dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan

Guna mendukung hal itu, ia meminta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk melakukan pengawasan. Utamanya menyoroti detail.

"Inilah yang sering saya sampaikan ke Pak Ateh, pak Kepala BPKP, pak detail ini di cek pak. Untuk apa? Policy-nya (aturan kebijakan) jangan sampai keliru," tegasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya