Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memberi sinyal untuk menaikkan harga gas LPG 3 kg, Pertalite, hingga Premium. Hal ini lantaran harga minyak dunia sudah bergerak di atas USD 100 per barel.
Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai tidak tepat rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite hingga LPG subsidi kemasan 3 kilogram untuk menghemat keuangan negara.
Advertisement
Menurut Bhima, ada sejumlah cara yang bisa digunakan pemerintah untuk menyiasati kenaikan harga minyak dunia tersebut. Salah satunya dengan menunda sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak bersifat mendesak, seperti pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara (IKN).
"Dengan menunda proyek IKN, dananya bisa difungsikan dulu untuk stabilitas harga. Mungkin untuk kebutuhan pokok dan energi, itu yang harusnya bisa dilakukan," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (1/4/2022).
Bhima menyampaikan, saat ini, stabilitas harga pangan maupun energi diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
Mengingat, kondisi daya beli masyarakat Indonesia dinilai belum siap untuk mengahadapi sejumlah lonjakan pangan, khususnya sembako yang kian mahal.
"Stabilitas harga ini merupakan kunci untuk memperkuat pemulihan ekonomi ya. Jadi seharusnya pemerintah bisa untuk mencegah terjadinya kenaikan harga yang diatur oleh pemerintah seperti BBM, LPG kemudian tarif listrik," tutupnya.
Menko Luhut: Usai Pertamax, Harga LPG 3 Kg hingga Pertalite Juga Naik
Pemerintah berencana akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, Premium, hingga LPG 3 kg secara bertahap pada periode Juli hingga Maret 2022.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan atau Menko Luhut.
"Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, Premium, gas yang 3 kilo itu bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap (naiknya) dilakukan oleh pemerintah," ujarnya saat meninjau Proyek LRT di Depo LRT Jabodebek Bekasi, Jumat (1/4/2022).
Menko Luhut menyebut, kebijakan penyesuaian harga itu bagian dari efisiensi pemerintah imbas dari kenaikan sejumlah komoditas. Menurutnya, rencana tersebut menemuka dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
"Semua efisiensi kita lakukan. kKita akan mendorong perintah Presiden kemarin dalam rapat pemakaian mobil listrik tempatnya Pak Budi Karya (Menhub)," tegasnya.
Dia menyebut kenaikan BBM nonsubsidi jenis Pertamax tergolong terlambat. Menyusul kenaikkan harga minyak mentah dunia sudah berlangsung lama dan telah melebihi batas kewajaran di APBN 2022.
"Saya ingin berikan gambaran, seluruh dunia kemarin (naik) paparan saya kepada presiden (Jokowi). Memang kita yang paling terlambat menaikkan (BBM). Semua negara-negara sudah naik," katanya.
Advertisement
