Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sistem informasi mineral dan batu bara (Simbara) mampu menutup celah korupsi. Artinya, hal ini bisa mendorong penerimaan terhadap negara dari sektor Minerba.
Melalui penerapan Simbara, Luhut mengatakan pengawasan yang meningkat juga jadi salah satu upaya dalam mencegah terjadinya korupsi. Ia juga menyampaikan sejumlah pengawasan yang dilakukan melalui Simbara.
Advertisement
“Pengembangan Simbara telah mengidentifikasi celah-celah rawan korupsi sekaligus menutupnya dengan berbagai mekanisme baru, penggunaan blokir otomatis dan pengenaan batu bara di titik mana saja ketika ditemukan dokumen yang tidak konsisten telah nyata jadi upaya pencegahan korupsi berbasis elektronik,” katanya dalam peluncuran Simbara, Selasa (8/3/2022).
Artinya, kedepannya, iklim usaha di sektor minerba dalam negeri akan semakin tertib dan akan memberikan perkembangan yang positif.
“Saya kira dengan kita membuat suasana dan sistem yang tertib akan kurang korupsi, dan kurang korupsi akan membuat indonesia ini lebih bagus kedepan. Dan mendisiplinkan bangsa kita ini,” kata dia.
Di sisi lain, Simbara akan meningkatkan pengawasan, sehingga bisa menjadi dasar dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar. Misalnya, pada aspek memenuhi Domestic Market Obligation (DMO), pembayaran royalti, dan pemberantasan penambang tanpa izin atau penambangan secara ilegal.
Hasilnya, beberapa aspek itu yang akan berdampak langsung terhadap penerimaan negara. Baik berkurang maupun bertambah.
“Dari sisi pemerintah maka manfaat simbara akan meningkatkan kualitas pengawasan data akurat tata kelola yang baik sehingga terciptanya efisiensi dan efektivitas pelayanan dengan peningkatan Single output input,” katanya.
Harmonisasi Data
Lebih lanjut, Menko Luhut mengingatkan mengenai pentingnya harmonisasi data antara kementerian dan lembaga terkait. Ini juga berkaitan dengan penerapan Simbara bagi komoditas selai batu bara.
Luhut menaksir mineral seperti nikel dan bauksit akan segera masuk menyusul penerapan Simbara dalam mengontrol kegiatan bisnis batubara.
“Kesuksesan integrasi Simbara yang saat ini baru diterapkan baik ekspor maupun domestik kedepannya harus uga diterapkan ke nikel dan bauksit. Saya pikir nikel sudah masuk,” katanya.
Jadi nanti ibu Menteri Keuangan, Ketua KPK dan juga Gubernur BI dan Menteri ESDM, jadi data yang ada di kementerian Keuangan, Perdagangan, ESDM maupun di Perindustrian musti bisa di harmonisasi, jadi kita tahu dimana ada kecurangan atau kewajiban-kewajiban yang tak dilakukan,” terangnya.
Advertisement
