Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan pihaknya akan memantau pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.
"KPK pun menyongsong program pemerintah terkait rencana pembangunan ibu kota negara," kata Firli saat rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rabu (26/1/2022).
Advertisement
Firli menyebut pihaknya melakukan pengawasan sebagai upaya pencegahan adanya korupsi dalam pembangunan kota baru tersebut.
"Kami pun melakukan kegiatan terkait dengan persiapan dan upaya-upaya tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dalam rangka program pembangunan ibu kota negara di kalimantan," kata dia.
UU Ibu Kota Negara baru Disahkan
Diketahui, DPR RI telah mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang pada 18 Januari lalu.
"Dari sembilan fraksi hanya ada satu yang tidak setuju, artinya bisa kita sepakati delapan fraksi setuju artinya bisa kita setujui," ujar Ketua DPR Puan.