Liputan6.com, Jakarta - Gabungan Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (GAMDI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026. GAMDI menghitung dampak yang dirasakan mitra dapur menyusul kebijakan pemerintah yang memoratorium Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Hadir dalam diskusi tersebut Ketua Umum GAMDI Riyad, Waketum GAMDI Cahya Ningsih, Sekjen GAMDI Ahmad Andi Bahri, Ketua Dewan Penasihat GAMDI KH Eman Suryaman, Bendahara Umum GAMDI Ruth Kurnia, dan Dewan Pembina GAMDI Edy Berutu. Ketum GAMDI, Riyad mengatakan pihaknya belum dapat menyampaikan nilai kerugian yang dialami para mitra.
Advertisement
Sebab, GAMDI masih menunggu pendataan dari calon pengurus daerah yang memiliki SPPG atau Dapur MBG.
"Kami sedang meminta masing-masing calon dapur yang sudah terverifikasi dan masih dalam proses untuk menghitung dampak maupun kerugiannya. Namun kami masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari BGN," ujar Riyad di acara Evaluasi Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 di Best Western, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Menurut dia, GAMDI memilih memberikan ruang bagi BGN untuk menyelesaikan evaluasi internal sebelum menyampaikan berbagai masukan. Organisasi tersebut juga tidak ingin mengganggu proses evaluasi yang sedang berlangsung.
"Kami memberikan kesempatan kepada BGN untuk melakukan evaluasi internal. Sementara itu kami menyiapkan berbagai rekomendasi sebagai masukan untuk memperbaiki sistem tata kelola secara komprehensif ke depan," ucap Riyad.
Berikan Rekomendasi
Riyad menjelaskan, rekomendasi yang disiapkan GAMDI mencakup berbagai aspek. Mulai dari tata kelola kelembagaan, sistem operasional dapur, hingga penguatan rantai pasok agar pelaksanaan program MBG semakin efektif dan berkelanjutan.
"Terkait kemungkinan perubahan skema pelaksanaan MBG yang lebih berfokus pada kantin sekolah, Riyad menilai langkah tersebut sulit diterapkan secara menyeluruh," kata dia.
Menurutnya, saat ini ribuan dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah. Sehingga, perubahan sistem secara total justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
"Kalau seluruhnya dialihkan ke kantin sekolah saya rasa tidak mungkin. Dapur yang sudah berjalan jumlahnya sudah sangat banyak. Kalau diubah seluruhnya akan menimbulkan persoalan baru, sementara kesiapan kantin juga belum merata, terutama terkait standar kebersihan dan higienitas," papar Riyad.
Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Pelita Harapan Jerry Sambuaga menilai evaluasi yang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang tepat untuk memastikan program MBG berjalan semakin baik.
Komitmen Keberhasilan Program
Menurut Jerry, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen besar terhadap keberhasilan program andalannya itu.
"Saya melihat Presiden sangat concern dan responsif untuk memastikan Program MBG berjalan dengan baik. Kami mengapresiasi langkah pemerintah melakukan evaluasi dan berharap hasilnya benar-benar membantu masyarakat," kata dia.
Dia mengatakan evaluasi perlu memperhatikan berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Termasuk asosiasi, pelaku usaha, akademisi, regulator, dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan di lapangan.
Menurut Jerry, program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga telah menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak sektor.
"Program ini memberikan manfaat yang luas. Bukan hanya bagi siswa sebagai penerima manfaat, tetapi juga bagi pedagang, penyedia jasa, distributor, kantin, hingga petani lokal yang memasok bahan pangan. Karena itu, keberlangsungan program ini sangat penting bagi perekonomian daerah maupun nasional," papar eks Wakil Menteri Perdagangan itu.
"Setiap program berskala nasional tentu memiliki tantangan. Sehingga, evaluasi dan penyempurnaan merupakan bagian yang wajar dalam proses pelaksanaannya. Yang terpenting adalah hasil evaluasi dapat menghasilkan solusi yang memperkuat tata kelola," jelas Jerry.