Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan berkomitmen akan menerapkan skema pendanaan campuran (blended finance), sebagai upaya untuk mendukung isu climate change atau perubahan iklim. Pendanaan campuran tersebut dengan menggabungkan keinginan dan sumber daya yang berasal dari APBN, APBD, maupun BUMN, private sector, dan dari para filantropis di Indonesia hingga institusi bilateral dan multilateral.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam webinar Hadapi bersama Perubahan Iklim dan strategi Hijau, Selasa (14/12/2021).
Advertisement
“Inovasi yang paling penting dari kementerian keuangan adalah menciptakan blended finance dimana kita mendukung, untuk bisa bersama-sama mengaddress isu climate change secara konsisten dan penuh melalui sumber daya yang memadai,” ujarnya.
Di sisi lain, dunia dihadapkan dengan tantangan pandemi covid-19 yang luar biasa. Global environment melalui tapering dan inflasi Global yang meningkat merupakan tantangan yang luar biasa. Namun menurutnya, hal-hal tersebut belum merupakan seluruh tantangan.
“Kita masih dihadapkan pada tantangan global yang luar biasa rumit dan pengaruhnya juga sangat nyata, yaitu climate change. Di dalam pertemuan Glasgow COP26 Indonesia melakukan reformasi mengenai tekad kita untuk menjadi bagian dari upaya global untuk menanggulangi dampak climate change atau menghindari terjadinya climate change yang makin buruk,” jelasnya.
Tentu, hal ini bukan hanya untuk tujuan global tapi juga tujuan nasional. Karena Indonesia sebagai negara kepulauan jelas akan berdampak sangat luar biasa, apabila climate change terjadi.
Komitmen
Oleh karena itu pembahasan sekarang, Pemerintah fokus dalam menerjemahkan komitmen nasional dan global agar menjadi aksi. Kunci yang penting di dalam menterjemahkan komitmen menjadi aksi adalah pembiayaan dan teknologi.
“Sebagai Menteri Keuangan saya terus aktif di dalam forum global keuangan yang lain dalam koalisi Menteri Menteri Keuangan untuk melaksanakan aksi climate change ini menjadi sebuah policy action yang konkrit. Salah satunya adalah mendesain Energy Transition Mechanism atau ETM,” ujarnya.
Sebab, semua negara pasti akan membutuhkan konsumsi energi atau listrik yang semakin besar.Namun bagaimana kebutuhan energi yang makin tinggi tidak disertai dengan emisi CO2 yang makin tinggi atau buruk, sehingga menyebabkan climate change terjadi.
“Ini adalah salah satu tugas yang luar biasa pelik, karena Indonesia memiliki banyak resources yang basis fossil fuel baik itu oil gas maupun batu bara,” ujarnya.
Kerja Sama Global
Adapun untuk membuat ETM, Indonesia bekerja sama secara global. Namun khususnya di dalam negeri, Pemerintah telah bekerjasama dengan PLN dan dunia usaha untuk bisa melakukan desain transisi yang terjangkau dari sisi biaya.
“Biaya ini tidak hanya dari sisi perusahaan tapi biaya dari sisi masyarakat untuk bisa mendapatkan listrik yang tetap terjangkau, dan biaya dari sisi implikasi APBN karena berarti akan ada implikasi subsidi atau penerimaan perpajakan,” jelasnya.
Demikianlah berbagai bauran kebijakan yang dilakukan pemerintah. Disamping itu, Menkeu menegaskan, bahwa APBN adalah instrumen yang luar biasa sangat kaya untuk menangani berbagai isu nasional di dalam pemulihan ekonomi termasuk climate change.