Jokowi Minta Kapolri Copot Kapolda yang Tak Bisa Jaga Investasi

Jokowi meminta semua kapolda di Indonesia menjaga investasi di daerah masing-masing daerah.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 03 Des 2021, 12:40 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Jokowi memperingatkan Polri dan TNI untuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua kapolda di Indonesia menjaga investasi di daerah masing-masing daerah. Dia mengaku telah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memecat kapolda yang tak mampu mengawal baik investasi di daerahnya.

"Saya sudah titip juga ke kapolri, kapolda yang tidak bisa menjaga investasi, diperingatkan. Kalau memang sulit enggak bisa mengawal, enggak bisa menyelesaikan, yang berakitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf," jelas Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah 2021 di Bali, Jumat (3/12/2021).

"Saya memang nggak bisa ngomong keras, ngomong... tapi udah.. enggak bisa dia, ganti," sambungnya.

Dia menekankan bahwa investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan nilai investasi Rp 900 triliun pada 2021, dan Rp 1.200 triliun di 2022.

"Saya hanya ingin titip kepada jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah, kawal dan jaga betul yang namanya investasi. Karena kunci kita disini (investasi), bukan di APBN," ujarnya.

Jokowi menyampaikan investasi di Pulau Jawa saat ini mencapai 48 persen sementara di luar Pulau Jawa sebesar 51,7 persen. Untuk itu, dia betul-betul meminta agar investasi yang sudah masuk maupun masih berproses didampingi dan dikawal.

"Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar setiap investasi tuh betul-betul direalisasikan," kata Jokowi.

 

2 dari 2 halaman

Kawal Presidensi G20

Disamping itu, dia meminta Polri mengawal penyelenggaraan Presiden G20 Indonesia pada 2022. Pasalnya, Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang menjadi keketuaan G20 sehingga kepercayaan ini harus dijaga.

"Ingat, bahwa G20 ini adalah negara-negara dengan PDB besar, negara-negara dengan GDP, growth domestic product yang gede, yang ada di dunia ini, pendapat domestik bruto yang gede," tuturnya.

Selain itu, banyak negara-negara besar yang menjadi anggota dari G20 2022. Sehingga, perhelatan KTT G20 pada 2022 harus dijaga serta dikawal dengan baik.

"Jangan sampai ada letupan sekecil apapun yang berkaitan dengan keketuaan kita di G20," ucap Jokowi.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya