Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra berharap, bertambahnya koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan masuknya PAN, bisa untuk semakin memikirkan rakyat terlebih di masa pandemi Covid-19.
Dia pun mengingatkan, agar masuknya PAN bukan untuk menggalang kekuatan terkait isu adanya perubahan masa jabatan untuk presiden.
Advertisement
"Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid. Bukan malah bahas-bahas memperpanjang masa jabatan presiden yang bakal buat gaduh dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat," kata dia, kepada Liputan6.com, Jumat (27/8/2021).
Herzaky mengatakan, saat ini partai Demokrat tetap konsisten untuk kritis kepada pemerintah dan menyebutnya koalisi bersama rakyat. Pasalnya pemerintahan membutuhkan check and balances atau butuh kekuatan penyimbang.
"Bahaya jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah ada kekeliruan,dan tidak ada yang berani mengkritisi, untuk mengembalikan penanganan pandemi ini pada relnya kembali," tegas Herzaky.
Contoh Inkonsitensi Pemerintah
Herzaky mencontohkan sola inkonsistensi pemerintah terkait vaksin booster Moderna.
Banyak pejabat yang mendapat booster Moderna, di tengah persentase rakyat yang mendapat vaksin pertama saja masih rendah.
"Seharusnya, tenaga kesehatan dan kelompok rentan yang diprioritaskan, bukan pejabat," kata dia.
Advertisement
