Epidemiolog: Vaksinasi Berbayar Berpotensi Timbulkan Diskriminasi

Liputan6.com, Jakarta Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman mengkritik rencana pemerintah yang menyediakan vaksinasi gotong royong berbayar, meski saat ini dinyatakan ditunda.

Menurut dia, vaksinasi berbayar berpotensi menimbulkan vaksin palsu. "Kalau berbayar itu akan ada vaksin palsu lho potensinya dan penyalahgunaan," kata Dicky saat dihubungi Liputan6.com, Senin (12/7/2021).

Selain itu, dia menilai keberadaan vaksinasi berbayar bertentangan dengan regulasi dimana pemerintah menjanjikan bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk masyarakat. Jika vaksinasi berbayar, nantinya tetap dilanjutkan, Dicky khawatir akan menimbulkan diskriminasi.

"Kalau berbayar itu selain bertentangan dengan amanah regulasi konstitusi kita, itu akhirnya tidak memberikan kekuatan dalam keberhasilan program vaksinasi itu sendiri. Jadi, akan menimbulkan masalah kesataraan itu, diskriminasi, belum dampak lainnya," jelasnya.

Dicky mengatakan bahwa vaksin dalam situasi pandemi idealnya diberikan secara gratis kepada masyarakat. Bahkan, kata dia, belum ada negara yang membuat program vaksin Covid-19 berbayar.

"Di dunia ini enggak ada vaksin yang berbayar. Ada juga dibayar, ada wacana itu dibayar, orang yang divaksin mau dibayar di negara maju. Ini karena begitu penting masalah vaksin ini," ujar Dicky.

Dia pun meminta pemerintah terbuka apabila anggaran tidak cukup untuk menggratiskan vaksin sehingga membuat program vaksinasi berbayar. Dicky menilai keterbukaan ini akan lebih baik dan bisa melahirkan solusi ataupun bantuan dari masyarakat.

"Kalau enggak punya uang, misalnya negara miskin, di Afrika kan enggak punya uang. Dia kan minta bantuan, hibah. Kita kan ada ni hibah, kalau masyarakat dilibatkan ya dibicarakan saja, kita ada DPR, ada jg perwakilan masyarakat dan intelektual," tutur Dicky.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: