Soal Kawasan Khusus di Sofifi, Luhut: Semua Bisa Selesai Jika Ali Ibrahim Jadi Gubernur Malut

Ucapan Luhut tersebut saat menangapi penyampaian dari Capt. Ali Ibrahim terkait penanganan sampah di Sofifi, Tidore Kepulauan.

oleh Liputan6.com diperbarui 22 Jun 2021, 23:59 WIB
Menteri Koordinato Bidang Kemaritiman dan Ivestasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi pengembangan wilayah dan percepatan infrastruktur provinsi Maluku Utara. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim digadang-gadang calon kuat jadi Gubernur Maluku Utara di Pilkada serentak pada 2024.

Selain dapat dukungan dari warga Tidore Kepulauan dan Maluku Utara, Capt Ali Ibrahim juga mendapat support dari Menteri Koordinato Bidang Kemaritiman dan Ivestasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal itu diungkapkan Luhut saat menggelar Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Infrastruktur Provinsi Maluku Utara bersama Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Kemenkomarvest) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Aula Nuku Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, Selasa (22/6/2021).

Luhut menyebutkan bahwa Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim berpotensi untuk menjadi Gubernur Maluku Utara. Dan untuk bisa mengatur Maluku Utara lebih baik.

Ucapan Luhut tersebut saat menanggapi penyampaian dari Capt. Ali Ibrahim terkait penanganan sampah di Sofifi, Tidore Kepulauan.

"Soal pembangunan kawasan khusus Ibu Kota Sofifi bisa diselesaikan kalau Pak Wali (Capt Ali Ibrahim) jadi Gubernur. Kan ustad sudah dua periode, nanti Pak Wali jadi Gubernur," kata Luhut pada rapat tersebut.

Sontak ucapan Luhut tersebut mendapat respons positif dari peserta rapat dan wali kota itu sendiri. "Amin, semoga insyaAllah," singkat Ali Ibrahim saat mendengar ucapan Luhut.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

2 dari 2 halaman

Pembangunan Sofifi Tetap Dilaksanakan

Dalam rapat koordinasi tersebut Luhut menyampaikan bahwa untuk pembangunan Sofifi sebagai kawasan khusus ibu kota tetap dilaksanakan. Karena hal tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo serta anggarannya telah disiapkan.

"Yang terpenting kita bangun dulu, Kepresnya sudah ada, kawasan khusus ibu kota atau apa nanti namanya baru ditentukan dikemudian hari," kata Luhut

Selain itu, Luhut menegaskan bahwa untuk mendukung terwujudnya kawasan khusus, maka Gubernur, Kapolda, Kapolres, Dandim harus berkantor di Sofifi.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Tidore, Bupati Halmahera Barat dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya