Menteri Bahlil Sebut IPK Tinggi Tak Menjamin Langsung Dapat Kerja

IPK tinggi dinilai tidak menjadi patokan bisa berkompetisi di dunia kerja.

oleh Liputan6.com diperbarui 22 Mei 2021, 19:52 WIB
Sejumlah pencari kerja memadati arena Job Fair di kawasan Jakarta, Rabu (27/11/2019). Job Fair tersebut digelar dengan menawarkan lowongan berbagai sektor untuk mengurangi angka pengangguran. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia meminta kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonedia agar tidak hanya mengandalkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai modal kerja. Sebab, IPK tinggi sekalipun tidak menjadi patokan bisa berkompetisi di dunia kerja.

"IPK di kampus 3,5 lulus dengan cumlaude tapi kalau dia kutu buku maka dia tidak bisa berkompetisi di dunia kerja lapangan nyata," kata Menteri Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Citra Bangsa Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (22/5).

Dia mengatakan di dalam proses perkuliahan 25 persen adalah teori. Sementara 75 persen itu berada di luar kampus, atau mereka yang aktif di organasi eksternal.

"Coba lihat anak-anak aktivis GMNI, HMI, PMII itu tidak sampai 3 (IPK) tetapi disuruh pidato 3 jam masih kurang itu materi pasti di hajar terus," jelasnya.

"Coba lihat para dosen yang aktivis dan bukan aktivis itu pasti beda cara metodologinya begitupun menteri investasi kalau tidak menjadi aktivis tidak bisa menjadi ini barang," sambungnya.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa proses pengembangan diri itu penting dan jangan hanya mengantungkan diri kepada dosen saja. Mengingat ilmu dari luar juga lebih banyak, khususnya organisasi eksternal.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Jadi Menteri Investasi, Jokowi Minta Bahlil Lahadalia Siapkan 16 Juta Lapangan Kerja

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengaku telah diminta Presiden Joko Widodo untuk tidak hanya mengurusi izin pengusaha-pengusaha besar saja. Akan tetapi juga perlu memperhatikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Presiden Jokowi ingin pelaku UMKM bisa dikawinkan dengan pengusaha-pengusaha besar. Selain itu pengusaha besar juga bisa berkolaborasi dengan pengusaha ada di daerah maupun nasional.

"Kolaborasi inilah yang bisa kita jadikan instrumen untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat pertumbuhan ekonomi juga berjalan," kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers, di Istana Negara, Rabu (28/4).

Bahlil Lahadalia menambahkan, sebagai langkah awal dilakukan di Kementerian Investasi adalah fokus dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Caranya dengan mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya. Investasi sendiri berkontribusi 30 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dan ini menjadi peran penting dan 16 juta orang perlu disiapkan lapangan pekerjaan itu adalah investasi adalah pintu masuknya," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua menteri nomenklatur baru yaitu Nadiem Makarim sebagai Mendikbud Ristek dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Pelantikan tersebut dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden No 72/P/2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian, Serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negera Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya