Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah melarang dan akan menindak tegas secara hukum kelompok-kelompok yang ingin memperingati Hari Ulang Tahun separatis Gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember mendatang di Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah tak mengenal perayaan kemerdekaan lain di negeri ini kecuali 17 Agustus. Di luar itu inkonstitusional. Demikian penegasan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Senin (25/11).
Menko Polkam berharap penanganan secara hukum dilakukan secara tepat, dengan cara-cara yang tepat sehingga tak menimbulkan masalah-masalah baru. Tanggal 4 Desember memang disebutkan GAM sebagai HUT kemerdekaan mereka. Acara itu biasanya diperingati sebagai kemerdekaan Aceh atas Indonesia dengan mengibarkan bendera GAM.
Di tempat terpisah, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyatakan, hingga kini tak ada perubahan jadwal penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah dan GAM. Sejauh ini, tak ada keinginan GAM untuk menunda kembali penekenan perjanjian damai tersebut. Sebelumnya, GAM secara sepihak menunda perdamaian yang sedianya disepakati 1 November silam. Padahal, kata Hassan, saat itu sudah tak ada lagi persoalan prinsipil untuk menunda penandatanganan.
Menlu menilai, penundaan itu tak ada kaitan dengan rencana perayaan HUT GAM 4 Desember mendatang. Pengalaman selama tiga tahun ini menunjukkan walau perayaan seperti itu dilarang, dialog dengan pemerintah terus berlangsung. "Sekarang GAM tak bisa berkelit lagi," kata Menlu. Kendati demikian, Hassan menambahkan, ada sejumlah problem pascaperjanjian yang dipersoalkan GAM. Masalah itu termasuk monitoring pelaksanaan perjanjian dan pengawasan persenjataan yang diserahkan kelompok GAM.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat Aceh Barat meminta Tim Orientasi Henry Dunant Centre (HDC) memaksa GAM bersedia menandatangani perdamaian. Dengan begitu, konflik di Bumi Serambi Mekah segera berakhir. Permintaan itu disampaikan mereka saat bertemu dengan Tim HDC di sana.
Dalam pertemuan yang berlangsung "panas" itu, sejumlah tokoh masyarakat meminta HDC bekerja lebih intensif memaksa GAM meletakkan senjata. Warga menuntut HDC bukan hanya sebagai fasilitator tapi juga mediator agar perundingan damai segera terlaksana di Tanah Rencong. Dengan begitu, berbagai tindak kekerasan terhenti dan masyarakat Aceh dapat kembali hidup tenang.
Juru Bicara HDC William Dowell yang memimpin tim menyatakan, untuk mengintensifkan kesepakatan damai mereka berpijak pada rencana penandatanganan perdamaian pada 9 Desember mendatang. Dowell menambahkan, setelah melakukan observasi ke sejumlah daerah, timnya mengerti dan memahami keinginan warga Aceh. Karena itu, HDC akan berusaha maksimal untuk memaksa GAM meneken perjanjian damai [baca: Henry Dunant Center Membentuk Komite Keamanan Bersama].(DEN/Tim Liputan 6 SCTV)
Menko Polkam berharap penanganan secara hukum dilakukan secara tepat, dengan cara-cara yang tepat sehingga tak menimbulkan masalah-masalah baru. Tanggal 4 Desember memang disebutkan GAM sebagai HUT kemerdekaan mereka. Acara itu biasanya diperingati sebagai kemerdekaan Aceh atas Indonesia dengan mengibarkan bendera GAM.
Di tempat terpisah, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyatakan, hingga kini tak ada perubahan jadwal penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah dan GAM. Sejauh ini, tak ada keinginan GAM untuk menunda kembali penekenan perjanjian damai tersebut. Sebelumnya, GAM secara sepihak menunda perdamaian yang sedianya disepakati 1 November silam. Padahal, kata Hassan, saat itu sudah tak ada lagi persoalan prinsipil untuk menunda penandatanganan.
Menlu menilai, penundaan itu tak ada kaitan dengan rencana perayaan HUT GAM 4 Desember mendatang. Pengalaman selama tiga tahun ini menunjukkan walau perayaan seperti itu dilarang, dialog dengan pemerintah terus berlangsung. "Sekarang GAM tak bisa berkelit lagi," kata Menlu. Kendati demikian, Hassan menambahkan, ada sejumlah problem pascaperjanjian yang dipersoalkan GAM. Masalah itu termasuk monitoring pelaksanaan perjanjian dan pengawasan persenjataan yang diserahkan kelompok GAM.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat Aceh Barat meminta Tim Orientasi Henry Dunant Centre (HDC) memaksa GAM bersedia menandatangani perdamaian. Dengan begitu, konflik di Bumi Serambi Mekah segera berakhir. Permintaan itu disampaikan mereka saat bertemu dengan Tim HDC di sana.
Dalam pertemuan yang berlangsung "panas" itu, sejumlah tokoh masyarakat meminta HDC bekerja lebih intensif memaksa GAM meletakkan senjata. Warga menuntut HDC bukan hanya sebagai fasilitator tapi juga mediator agar perundingan damai segera terlaksana di Tanah Rencong. Dengan begitu, berbagai tindak kekerasan terhenti dan masyarakat Aceh dapat kembali hidup tenang.
Juru Bicara HDC William Dowell yang memimpin tim menyatakan, untuk mengintensifkan kesepakatan damai mereka berpijak pada rencana penandatanganan perdamaian pada 9 Desember mendatang. Dowell menambahkan, setelah melakukan observasi ke sejumlah daerah, timnya mengerti dan memahami keinginan warga Aceh. Karena itu, HDC akan berusaha maksimal untuk memaksa GAM meneken perjanjian damai [baca: Henry Dunant Center Membentuk Komite Keamanan Bersama].(DEN/Tim Liputan 6 SCTV)