Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI dapat menerapkan electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar di Ibu Kota. Penerapan sistem tersebut dinilainya dapat mengurangi kemacetan yang ada.
"Sementara ini ganjil genap masih perlu, tapi ERP itu harus. Kalau negara maju kita juga harus punya program yang maju ke depan," kata Prasetio saat dihubungi, Minggu (25/4/2021).
Advertisement
Menurut dia, saat ERP diterapkan di tengah kota akan memberikan efek kepada masyarakat penggunaan kendaran pribadi. Yakni, dengan berbayar masyarakat akan mulai beralih menggunakan transportasi umum seperti halnya Transjakarta ataupun MRT.
"Kalau ERP, mau masuk ke tengah kota, silakan saja masuk. Yang penting bayar, lama-lama orang kan sadar diri, naiklah transportasi umum yang baik," ucap dia.
Prasetio menyatakan saat ini penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elekronik termasuk hal yang bagus. Yakni bisa mengetahui pelanggaran pengguna di dalam mobil.
"Kan sudah bagus nih, itu harus ada ERP nya lagi. Sudah enggak bisa nolak, enggak ada alasan ERP enggak ada. Harus ada ERP. Tapi kalau enggak mulai dari sekarang, mulai kapan," jelas dia.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Ganjil Genap Sedang Dikaji
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan saat ini aturan sistem ganjil genap kendaraan di Ibu Kota masih dalam kajian. Riza juga mengakui bila lalu lintas jalanan di Jakarta sudah mulai padat
"Soal ganjil - genap masih dalam kajian. Nanti sabar, memang ada peningkatan intensitas kepadatan lalu lintas," kata Riza di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (20/4/2021).
Menurut dia, saat ini kondisi lalu lintas di Jakarta masih terkendali. Namun, lanjut Riza, pihaknya akan mengumumkan bila ganjil genap kembali beroperasi.
"Nanti akan segera kami sampaikan kepada media, publik. Kalau memang nanti mulai diberlakukan ganjil-genap," jelas dia.
Advertisement
