Liputan6.com, Jakarta: Jantung para petinggi kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka mungkin berdebar keras dalam tiga pekan terakhir ini. Betapa tidak, pasukan TNI maupun Polri siap menggempur lokasi persembunyian sejumlah pemimpin GAM di kawasan Desa Cot Trieng, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di daerah rawa-rawa yang sebagian berupa lahan gambut ini diduga bercokol Panglima GAM Muzakir Manaf beserta sekitar 200 pengawalnya. Termasuk juru bicara militer GAM Teungku Sofyan Dawood yang mengaku turut terkepung.
Mudah ditebak, tembak-menembak pun gencar dilakukan kedua belah pihak, baik TNI maupun GAM. Arena pertempuran diperkirakan melingkupi kawasan sepanjang sekitar sembilan kilometer dan lebar lebih dari 700 meter. Untuk menghambat pergerakan pasukan GAM, pihak TNI pun melakukan siasat "pagar betis" dan mengepung ketat markas kelompok separatis tersebut. TNI juga mendirikan pos-pos keamanan di atas bukit di Desa Keutapang, yang berbatasan langsung dengan wilayah pengepungan yang sebagian masuk dalam Kecamatan Nisam. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 1.000 personel TNI dan Polri berikut sejumlah tank milik Marinir serta beberapa helikopter disiagakan dalam pengepungan yang telah berlangsung sejak akhir Oktober silam.
Di tengah gencarnya pertempuran yang hanya berjarak sekitar 18 km arah barat daya Kota Lhokseumawe itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu segera melontarkan ultimatum. Dia mengultimatum agar ratusan personel combat intelligence Tentara Negara Aceh itu menyerah. "Jika tak dipatuhi, dalam beberapa hari mendatang TNI segera menyerbu wilayah tersebut. Saya tinggal menyuruh anak-anak (prajurit TNI--Red) untuk menyelesaikannya," ujar Ryamizard [baca: KSAD: Saya Tinggal Menyuruh Anak-Anak Menyerbu GAM].
Kendati demikian, Ryamizard menolak bahwa pengepungan ini dianggap sebagai satu alasan bagi GAM untuk menunda penandatangan perjanjian damai dengan pemerintah. Soalnya, dia menjelaskan, pengepungan ini adalah sebagai satu upaya mempertahankan Negara Kesatuan RI. Selain itu, Ryamizard juga menolak penyerangan itu nantinya akan melanggar hak asasi manusia. Sebab, tugas tentara adalah menjaga keutuhan negara.
Ultimatum serupa juga sempat dilontarkan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Saat itu, Endriartono memberikan tenggat waktu hingga akhir Ramadan buat ratusan anggota GAM yang terkepung untuk menyerah. Kendati begitu, TNI masih membuka pintu dialog kepada GAM untuk menyelesaikan persoalan ini. Amnesti pun diiming-imingi jika para anggota GAM mau menyerah dan kembali ke pangkuan Bumi Pertiwi.
Bujuk rayu tersebut ternyata tak menggoyahkan ratusan anggota GAM yang terpojok itu. Lantaran tak digubris, Endriartono menyatakan TNI siap menggempur kelompok separatis itu hingga batas waktu yang ditetapkan untuk perjanjian damai antara RI-GAM, akhir November 2002. Saat ini, TNI tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk menggempur lokasi persembunyian sejumlah pemimpin GAM di Desa Cot Trieng. Namun, lanjut Endriartono, TNI akan berusaha memisahkan anggota gerombolan itu dari warga sipil. Langkah itu dilakukan agar tidak terjadi korban dari masyarakat [baca: Pasukan TNI/Polri Siap Menyerang GAM].
Drama pengepungan di Cot Trieng itu jelas mendapat perhatian sejumlah kalangan di dalam negeri. Mereka umumnya mengharapkan penyelesaian secara damai meski perundingan yang dijadwalkan di Swiss pada 4 November silam berakhir dengan kegagalan. Ini setelah pimpinan GAM mengambil keputusan sepihak dengan menunda penandatanganan peace agreement atau akta perdamaian dengan Indonesia yang difasilitasi Henry Dunant Center (HDC). Kendati muncul keraguan terhadap pemerintah RI, kelompok bersenjata itu berharap perundingan dimulai lagi setelah Idul Fitri [baca: GAM Menunda Perdamaian karena Tak Percaya Pemerintah].
Penolakan inilah yang membuat pemerintah kecewa. Sikap GAM juga seakan menampar muka Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono yang sempat mengulurkan upaya damai saat berkunjung ke Tanah Rencong, beberapa waktu silam. Padahal, menurut Menko Polkam, perjanjian tersebut benar-benar kesepakatan damai di antara kedua belah pihak. Sejatinya, Yudhoyono melanjutkan, perundingan tak hanya sekadar gencatan senjata seperti yang diinginkan GAM. Apalagi, perdamaian juga sesuai keinginan para tokoh masyarakat Aceh.
Sedangkan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda meminta pemerintah Swedia membujuk tiga pimpinan GAM yang menjadi warga negaranya agar bersedia menerima dan menandatangani perjanjian damai untuk Aceh. Mereka yang dituju adalah Zaini Abdullah, Hasan Tiro, dan Malik Mahmud. Menlu juga mengingatkan bahwa kewajiban Swedia menindak warga negaranya yang melanggar norma-norma hukum internasional dan mengganggu kedaulatan wilayah negara lain [baca: Swedia Diminta Mempengaruhi Pimpinan GAM].
Kerepotan pemerintah menggiring pimpinan GAM kembali berunding dinilai seorang ulama Aceh, Tengku Imam Suja`, sebagai hal yang wajar. Dalam pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Aceh, kelompok separatis itu tak percaya dengan kesungguhan pemerintah Indonesia melaksanakan komitmen perdamaian di antara kedua belah pihak.
Suja` yang sempat bertemu petinggi GAM mengungkapkan, mereka khawatir pemerintah mengingkari perjanjian, terutama setelah persenjataan mereka digudangkan. GAM, lanjut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NAD ini, juga mempermasalahkan satu di antara sejumlah tugas polisi di Serambi Mekah, yaitu mengurusi sipil yang bersenjata. Menurut GAM, seperti dikatakan Suja`, tugas tersebut bisa menjadi alat dan memberi wewenang polisi untuk menumpas GAM.
Kecemasan terhadap kegagalan perundingan damai antara RI dan GAM dikemukakan pula oleh Hasballah M. Saad. Tokoh Aceh ini menyatakan bahwa pengepungan yang dilakukan TNI terhadap GAM di Cot Trieng, Aceh Utara, akan menyulitkan proses perdamaian. "Seharusnya pemerintah berhati-hati sehingga proses perdamaian yang mulai tumbuh tak gagal kembali," kata Hasballah.
Menurut Hasballah, pengepungan yang dilakukan TNI dapat dibaca dari dua sisi. Pertama, pengepungan itu sebagai bagian dari percepatan proses perdamaian dengan memperkecil posisi tawar GAM. Sedangkan yang kedua bisa jadi pengepungan itu malah berbalik mementahkan proses perdamaian yang tengah berjalan. Hasballah melihat, akibat yang kedua sepertinya akan terjadi. Lantaran itu, ia meminta pemerintah khususnya TNI menghentikan pengepungan tersebut. "Lebih baik dananya digunakan untuk merehabilitasi Aceh," ujar Hasballah.
Pandangan Hasballah diamini Wakil Ketua DPR dari Fraksi Reformasi A.M. Fatwa. Dia mengharapkan agar pengepungan di Cot Trieng, segera diakhiri. "Saya bersama rakyat pencinta damai lainnya, mengharapkan agar pengepungan itu segera diakhiri tanpa ada satu peluru pun yang ditembakkan," ucap Fatwa dengan nada sedikit keras.
Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amien Rais justru bersikap lain. Ia meminta agar pengepungan Markas GAM oleh TNI tetap dilanjutkan, sampai kelompok itu mau dibawa ke meja perundingan. "Pengepungan GAM oleh TNI ini bisa jadi momentum yang positif untuk menyelesaikan persoalan Aceh yang sudah sekian lama tidak kunjung selesai," kata Rais.
Segendang sepenarian dengan Amien, Ketua DPR Akbar Tandjung juga menyetujui pengepungan yang dilakukan personel kepolisian dan TNI tersebut. "Bahkan DPR menyetujui langkah operasi militer bila GAM tak mau diajak berdamai," ucap Akbar, enteng. Kepada personel TNI/Polri yang mengepung Cot Trieng, Akbar meminta untuk berhati-hati. Pasalnya, di wilayah yang dikepung juga hidup masyarakat sipil [baca: GAM Membandel, DPR Setuju Operasi Militer].
Serangan bertubi-tubi itu segera ditanggapi juru bicara GAM di Swedia, Bakhtiar Abdullah. Menurut dia, pihaknya hingga kini tidak mau memberikan komentar tentang segala bentuk propaganda yang sedang hebat-hebatnya dilancarkan oleh pihak RI dengan menuduh seolah-olah pihak GAM menghambat proses damai melalui dialog. Apalagi, GAM tak banyak berbicara karena menghormati persyaratan confidentiality atau kerahasiaan yang seyogianya disepakati bersama oleh GAM-HDC-RI. Artinya, Bakhtiar mengungkapkan, setiap draf perjanjian yang dikemukakan oleh kedua belah pihak kepada HDC, harus dirahasiakan terlebih dahulu.
Terlepas dari pro-kontra pengepungan di Cot Trieng, pasukan GAM yang sudah terpojok belum tentu akan menyerahkan diri. Apalagi bila tak mendapat arahan dari pimpinan mereka di Swedia. Maklum, umumnya anggota GAM sangat taat, militan pada pimpinannya di luar negeri. Bila ada pimpinan GAM lokal yang tewas atau menyerahkan diri, itu bukan berarti perlawanan GAM ikut berakhir. Itu terbukti saat Panglima GAM Tengku Abdullah Syafei tewas dalam sebuah sergapan militer di kawasan Pidie, 22 Januari 2002. Kematian Syafei diperkirakan akan menyurutkan anak buahnya. Nyatanya tidak.
Dengan melihat kejadian terdahulu, wajar bila beberapa kalangan justru mengkhawatirkan keamanan Bumi Rencong semakin memanas. Terutama jika TNI benar-benar membuktikan ancaman dengan menyerang Markas GAM di Desa Cot Trieng. Ketua Dewan Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh Muhammad Nazar, misalnya. Dia mengkhawatirkan pengepungan itu dapat menciptakan persoalan baru dalam kasus Aceh. Karena itu, dia mendesak HDC segera bertindak untuk menghindari pertempuran terbuka antara TNI dan GAM yang pasti akan memakan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil tak berdosa [baca: TNI/Polri-GAM Nyaris Bertempur, Warga Mulai Mengungsi].
Sementara Tim Orientasi HDC mulai mengunjungi sejumlah kabupaten di NAD sebagai persiapan dibentuknya Komisi Keamanan Bersama (KKB). Dari orientasi tersebut diharapkan ada langkah-langkah yang akan diambil HDC menjelang dibentuknya KKB yang beranggotakan pihak GAM, RI dan asing dibawah koordinasi HDC [baca: Henry Dunant Center Membentuk Komite Keamanan Bersama].
Di luar medan pertempuran dan meja perundingan, sebagian warga Aceh jelas mendambakan ketenangan dan keamanan. Mereka pun sudah sekian lama menderita dan terluka hatinya. Akankah luka penduduk Tanah Rencong dibiarkan semakin dalam dan menganga?(ANS)
Mudah ditebak, tembak-menembak pun gencar dilakukan kedua belah pihak, baik TNI maupun GAM. Arena pertempuran diperkirakan melingkupi kawasan sepanjang sekitar sembilan kilometer dan lebar lebih dari 700 meter. Untuk menghambat pergerakan pasukan GAM, pihak TNI pun melakukan siasat "pagar betis" dan mengepung ketat markas kelompok separatis tersebut. TNI juga mendirikan pos-pos keamanan di atas bukit di Desa Keutapang, yang berbatasan langsung dengan wilayah pengepungan yang sebagian masuk dalam Kecamatan Nisam. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 1.000 personel TNI dan Polri berikut sejumlah tank milik Marinir serta beberapa helikopter disiagakan dalam pengepungan yang telah berlangsung sejak akhir Oktober silam.
Di tengah gencarnya pertempuran yang hanya berjarak sekitar 18 km arah barat daya Kota Lhokseumawe itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu segera melontarkan ultimatum. Dia mengultimatum agar ratusan personel combat intelligence Tentara Negara Aceh itu menyerah. "Jika tak dipatuhi, dalam beberapa hari mendatang TNI segera menyerbu wilayah tersebut. Saya tinggal menyuruh anak-anak (prajurit TNI--Red) untuk menyelesaikannya," ujar Ryamizard [baca: KSAD: Saya Tinggal Menyuruh Anak-Anak Menyerbu GAM].
Kendati demikian, Ryamizard menolak bahwa pengepungan ini dianggap sebagai satu alasan bagi GAM untuk menunda penandatangan perjanjian damai dengan pemerintah. Soalnya, dia menjelaskan, pengepungan ini adalah sebagai satu upaya mempertahankan Negara Kesatuan RI. Selain itu, Ryamizard juga menolak penyerangan itu nantinya akan melanggar hak asasi manusia. Sebab, tugas tentara adalah menjaga keutuhan negara.
Ultimatum serupa juga sempat dilontarkan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Saat itu, Endriartono memberikan tenggat waktu hingga akhir Ramadan buat ratusan anggota GAM yang terkepung untuk menyerah. Kendati begitu, TNI masih membuka pintu dialog kepada GAM untuk menyelesaikan persoalan ini. Amnesti pun diiming-imingi jika para anggota GAM mau menyerah dan kembali ke pangkuan Bumi Pertiwi.
Bujuk rayu tersebut ternyata tak menggoyahkan ratusan anggota GAM yang terpojok itu. Lantaran tak digubris, Endriartono menyatakan TNI siap menggempur kelompok separatis itu hingga batas waktu yang ditetapkan untuk perjanjian damai antara RI-GAM, akhir November 2002. Saat ini, TNI tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk menggempur lokasi persembunyian sejumlah pemimpin GAM di Desa Cot Trieng. Namun, lanjut Endriartono, TNI akan berusaha memisahkan anggota gerombolan itu dari warga sipil. Langkah itu dilakukan agar tidak terjadi korban dari masyarakat [baca: Pasukan TNI/Polri Siap Menyerang GAM].
Drama pengepungan di Cot Trieng itu jelas mendapat perhatian sejumlah kalangan di dalam negeri. Mereka umumnya mengharapkan penyelesaian secara damai meski perundingan yang dijadwalkan di Swiss pada 4 November silam berakhir dengan kegagalan. Ini setelah pimpinan GAM mengambil keputusan sepihak dengan menunda penandatanganan peace agreement atau akta perdamaian dengan Indonesia yang difasilitasi Henry Dunant Center (HDC). Kendati muncul keraguan terhadap pemerintah RI, kelompok bersenjata itu berharap perundingan dimulai lagi setelah Idul Fitri [baca: GAM Menunda Perdamaian karena Tak Percaya Pemerintah].
Penolakan inilah yang membuat pemerintah kecewa. Sikap GAM juga seakan menampar muka Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono yang sempat mengulurkan upaya damai saat berkunjung ke Tanah Rencong, beberapa waktu silam. Padahal, menurut Menko Polkam, perjanjian tersebut benar-benar kesepakatan damai di antara kedua belah pihak. Sejatinya, Yudhoyono melanjutkan, perundingan tak hanya sekadar gencatan senjata seperti yang diinginkan GAM. Apalagi, perdamaian juga sesuai keinginan para tokoh masyarakat Aceh.
Sedangkan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda meminta pemerintah Swedia membujuk tiga pimpinan GAM yang menjadi warga negaranya agar bersedia menerima dan menandatangani perjanjian damai untuk Aceh. Mereka yang dituju adalah Zaini Abdullah, Hasan Tiro, dan Malik Mahmud. Menlu juga mengingatkan bahwa kewajiban Swedia menindak warga negaranya yang melanggar norma-norma hukum internasional dan mengganggu kedaulatan wilayah negara lain [baca: Swedia Diminta Mempengaruhi Pimpinan GAM].
Kerepotan pemerintah menggiring pimpinan GAM kembali berunding dinilai seorang ulama Aceh, Tengku Imam Suja`, sebagai hal yang wajar. Dalam pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Aceh, kelompok separatis itu tak percaya dengan kesungguhan pemerintah Indonesia melaksanakan komitmen perdamaian di antara kedua belah pihak.
Suja` yang sempat bertemu petinggi GAM mengungkapkan, mereka khawatir pemerintah mengingkari perjanjian, terutama setelah persenjataan mereka digudangkan. GAM, lanjut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NAD ini, juga mempermasalahkan satu di antara sejumlah tugas polisi di Serambi Mekah, yaitu mengurusi sipil yang bersenjata. Menurut GAM, seperti dikatakan Suja`, tugas tersebut bisa menjadi alat dan memberi wewenang polisi untuk menumpas GAM.
Kecemasan terhadap kegagalan perundingan damai antara RI dan GAM dikemukakan pula oleh Hasballah M. Saad. Tokoh Aceh ini menyatakan bahwa pengepungan yang dilakukan TNI terhadap GAM di Cot Trieng, Aceh Utara, akan menyulitkan proses perdamaian. "Seharusnya pemerintah berhati-hati sehingga proses perdamaian yang mulai tumbuh tak gagal kembali," kata Hasballah.
Menurut Hasballah, pengepungan yang dilakukan TNI dapat dibaca dari dua sisi. Pertama, pengepungan itu sebagai bagian dari percepatan proses perdamaian dengan memperkecil posisi tawar GAM. Sedangkan yang kedua bisa jadi pengepungan itu malah berbalik mementahkan proses perdamaian yang tengah berjalan. Hasballah melihat, akibat yang kedua sepertinya akan terjadi. Lantaran itu, ia meminta pemerintah khususnya TNI menghentikan pengepungan tersebut. "Lebih baik dananya digunakan untuk merehabilitasi Aceh," ujar Hasballah.
Pandangan Hasballah diamini Wakil Ketua DPR dari Fraksi Reformasi A.M. Fatwa. Dia mengharapkan agar pengepungan di Cot Trieng, segera diakhiri. "Saya bersama rakyat pencinta damai lainnya, mengharapkan agar pengepungan itu segera diakhiri tanpa ada satu peluru pun yang ditembakkan," ucap Fatwa dengan nada sedikit keras.
Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amien Rais justru bersikap lain. Ia meminta agar pengepungan Markas GAM oleh TNI tetap dilanjutkan, sampai kelompok itu mau dibawa ke meja perundingan. "Pengepungan GAM oleh TNI ini bisa jadi momentum yang positif untuk menyelesaikan persoalan Aceh yang sudah sekian lama tidak kunjung selesai," kata Rais.
Segendang sepenarian dengan Amien, Ketua DPR Akbar Tandjung juga menyetujui pengepungan yang dilakukan personel kepolisian dan TNI tersebut. "Bahkan DPR menyetujui langkah operasi militer bila GAM tak mau diajak berdamai," ucap Akbar, enteng. Kepada personel TNI/Polri yang mengepung Cot Trieng, Akbar meminta untuk berhati-hati. Pasalnya, di wilayah yang dikepung juga hidup masyarakat sipil [baca: GAM Membandel, DPR Setuju Operasi Militer].
Serangan bertubi-tubi itu segera ditanggapi juru bicara GAM di Swedia, Bakhtiar Abdullah. Menurut dia, pihaknya hingga kini tidak mau memberikan komentar tentang segala bentuk propaganda yang sedang hebat-hebatnya dilancarkan oleh pihak RI dengan menuduh seolah-olah pihak GAM menghambat proses damai melalui dialog. Apalagi, GAM tak banyak berbicara karena menghormati persyaratan confidentiality atau kerahasiaan yang seyogianya disepakati bersama oleh GAM-HDC-RI. Artinya, Bakhtiar mengungkapkan, setiap draf perjanjian yang dikemukakan oleh kedua belah pihak kepada HDC, harus dirahasiakan terlebih dahulu.
Terlepas dari pro-kontra pengepungan di Cot Trieng, pasukan GAM yang sudah terpojok belum tentu akan menyerahkan diri. Apalagi bila tak mendapat arahan dari pimpinan mereka di Swedia. Maklum, umumnya anggota GAM sangat taat, militan pada pimpinannya di luar negeri. Bila ada pimpinan GAM lokal yang tewas atau menyerahkan diri, itu bukan berarti perlawanan GAM ikut berakhir. Itu terbukti saat Panglima GAM Tengku Abdullah Syafei tewas dalam sebuah sergapan militer di kawasan Pidie, 22 Januari 2002. Kematian Syafei diperkirakan akan menyurutkan anak buahnya. Nyatanya tidak.
Dengan melihat kejadian terdahulu, wajar bila beberapa kalangan justru mengkhawatirkan keamanan Bumi Rencong semakin memanas. Terutama jika TNI benar-benar membuktikan ancaman dengan menyerang Markas GAM di Desa Cot Trieng. Ketua Dewan Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh Muhammad Nazar, misalnya. Dia mengkhawatirkan pengepungan itu dapat menciptakan persoalan baru dalam kasus Aceh. Karena itu, dia mendesak HDC segera bertindak untuk menghindari pertempuran terbuka antara TNI dan GAM yang pasti akan memakan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil tak berdosa [baca: TNI/Polri-GAM Nyaris Bertempur, Warga Mulai Mengungsi].
Sementara Tim Orientasi HDC mulai mengunjungi sejumlah kabupaten di NAD sebagai persiapan dibentuknya Komisi Keamanan Bersama (KKB). Dari orientasi tersebut diharapkan ada langkah-langkah yang akan diambil HDC menjelang dibentuknya KKB yang beranggotakan pihak GAM, RI dan asing dibawah koordinasi HDC [baca: Henry Dunant Center Membentuk Komite Keamanan Bersama].
Di luar medan pertempuran dan meja perundingan, sebagian warga Aceh jelas mendambakan ketenangan dan keamanan. Mereka pun sudah sekian lama menderita dan terluka hatinya. Akankah luka penduduk Tanah Rencong dibiarkan semakin dalam dan menganga?(ANS)