Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menjaga dan menjamin kualitas bangunan rumah MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Adanya hunian yang berkualitas dan memenuhi kriteria rumah layak huni diharapkan dapat menjaga kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19.
Advertisement
"Kementerian PUPR tidak hanya fokus pada kuantitas bangunan saja tapi juga kualitas bangunan rumah untuk masyarakat," ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur dalam keterangan tertulis, Jumat (19/3/2021).
Fitrah menilai, dengan kualitas bangunan hunian yang baik masyarakat akan merasa aman dan nyaman tinggal bersama keluarganya.
Selain itu, rumah MBR yang sehat diharapkan dapat memenuhi spesisifikasi ruang, kecukupan pencahayaan, ventilasi udara yang baik, air bersih yang memadai, lantai yang baik, dan konstruksi bangunan yang baik.
Menurut dia, adanya program Sejuta Rumah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni.
Saksikan Video Ini
Koordinasi dengan Pemda
Untuk itu, Kementerian PUPR siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pengembang, perbankan, dan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau.
"Kualitas bangunan harus menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dari pengembang perumahan. Sedangkan perbankan juga harus menyalurkan KPR untuk rumah yang berkualitas juga," imbuh Fitrah.
Perbankan dinilainya juga sangat berperan dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.
Berbagai program penyediaan dan pembiayaan perumahan terus di dorong pemerintah untuk mempermudah akses KPR rumah khususnya rumah bersubsidi.
"Kami harap dengan Program Sejuta Rumah akan lebih banyak masyarakat yang bisa menghuni rumah yang layak huni," pungkas Fitrah.