Liputan6.com, Jakarta - PT Jasa Raharja akan jemput bola mendata penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta-Pontianak yang hilang kontak pada Sabtu sore 9 Januari 2021. Pesawat Sriwijaya Air itu diduga jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta.
"Hasil dari koordinasi kami dan stakeholder tadi malam, hari ini kami sudah siap melakukan pendataan dan survei ke rumah para korban," ujar Direktur Utama PT Jasa Raharja Budi Rahardjo, Minggu (10/1/2021).
Advertisement
Budi mengatakan, pihaknya ingin memastikan langsung kepada keluarga penumpang Sriwijaya Air SJ 182 tersebut. Jika sudah, maka pihaknya akan segera memberikan santunan.
"Pada saatnya kami akan segera memberikan santunan kepada keluarga korban, dalam hal ini sudah dinyatakan resmi oleh pemerintah," kata dia.
Menurut dia, santunan diberikan kepada keluarga korban merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara.
"Dan ini merupakan suatu bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada anggota masyarakat yang mengalami musibah," kata dia.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Dirikan Posko di Pontianak
Sebelumnya, PT Jasa Raharja menerjunkan tim dan membentuk posko pengaduan bagi keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu, 9 Januari 2021. Posko Jasa Raharja telah dibuka di Pontianak, Kalimantan Barat.
"Jadi malam ini kami sudah membentuk posko di Pontianak, ini untuk memantau keluarga-keluarga di sana," ungkap Kepala Jasa Raharja, Budi Raharjo pada Sabtu malam (9/1/2021).
Jasa Rahaja yang mengurusi asuransi kecelakaan itu, langsung berkordinasi dengan stake holder terkait seperti Kemenhub, Basarnas, dan maskapai Sriwijaya Air. Hal ini untuk mengetahui keberadaan posko crisis center untuk informasi para keluarga korban.
"Makanya, teman-teman Jasa Raharja ditempatkan di tempat-tempat tersebut. Seperti di Terminal 2D Kedatangan Bandara Soetta, di Pontianak, dan juga di Tanjung Priuk," ungkapnya.
Jasa Raharja bakal menunggu hasil pencarian korban dan juga hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Hal itu diperlukan untuk menentukan langkah berikutnya yang akan diambil.
Advertisement
