Erick Thohir: Jangan Sampai Pilkada Sukses Tapi Penanganan Covid-19 Gagal

Menurut Erick Thohir, menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari KPU, Bawaslu, para kontestan yang akan bertarung dalam pilkada untuk menekan angka kematian Covid-19.

oleh Tira Santia diperbarui 10 Sep 2020, 14:10 WIB
Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Raker tersebut di antaranya membahas perkembangan tentang uji vaksin untuk COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir, menegaskan pentingnya gotong royong dalam menerapkan protokol kesehatan di masyarakat jelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020.

"Tolong dipastikan, bahwa suksesnya pilkada jangan menjadi kegagalan penanganan Covid-19. Karena tidak ada artinya, sukses pilkada tetapi penanganan Covid gagal," kata Erick dalam acara Pencanangan Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 Yang Aman, Damai dan Sehat, di Polda Metro Jaya, Kamis (10/9/2020).

Erick Thohir mengatakan, pemerintah saat ini terus berupaya menekan angka kasus dan fatality rate (kematian) agar berangsur membaik. Menurutnya, ini menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, mulai dari KPU, Bawaslu termasuk para kontestan yang akan bertarung dalam pilkada.

Sekaligus ia meminta para kontestan pilkada, mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga fatality rate di tengah-tengah masyarakat, meskipun sedang bersaing dalam kontestasi pilkada.

“Ini tanggung jawab bersama, dan pemimpin sejati adalah pemimpin yang bertanggung jawab pada masyarakat. Dalam tren-nya sendiri, fatality (rate) kita baik, dari 9 persen di bulan April terus menurun menjadi 4 persen (Agustus), tetapi dibandingkan grafik (rata-rata) yang ada di dunia, kita masih lebih tinggi (persentasenya),” jelas Erick Thohir.

Oleh karena itu meskipun tidak mudah, Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berikut masyarakatnya harus menjaga agar penyebaran Covid-19 terkendali dan tren kesembuhan terus membaik.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Operasi Yustisi

Untuk itu Operasi Yustisi akan diberlakukan. TNI-Polri bersama pemerintah daerah, didukung KPU, Bawaslu, tokoh agama, dan masyarakat akan menegakkan disiplin protokol kesehatan hingga ke desa-desa dan kelurahan. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ada 83 ribu titik yang tersebar di kelurahan dan desa menjadi ujung dari penyelesaian masalah.

“Pemerintah daerah harus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan didukung penuh oleh KPCPEN dengan prioritas pada kesehatan. Jadi prioritas Komite jelas: Indonesia sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh dengan urutan prioritas yang jelas. Indonesia Sehat yang utama, kalau tidak sehat, maka tidak bekerja, kalau tidak bekerja, tidak tumbuh," ungkapnya.

Demikian pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memastikan bahwa Orang Tanpa Gejala (OTG) yang tidak bisa isolasi mandiri bisa dirawat di fasilitas seperti Wisma Atlet di Jakarta, demi memastikan bisa menjaga para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para pejuang dan pahlawan penanganan Covid-19, agar tidak kewalahan dan kelelahan.

“Seluruh Rumah Sakit bisa menjadi bagian upaya penanganan Covid-19, dengan memprioritaskan mereka yang memiliki gejala, dan menderita sakit,” pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya