Liputan6.com, Irak: Permintaan selalu diikuti dengan penawaran. Hukum ekonomi ini rupanya lebih perkasa dari peraturan pemerintah, bahkan sanksi ketat Persatuan Bangsa-Bangsa. Hal ini terbukti dengan maraknya penyelundupan rokok berbagai merek buatan negara-negara Barat di Irak. Padahal, seperti diketahui PBB mengenakan sanksi ekonomi, sehingga negara-negara anggota PBB dilarang berdagang dengan Irak. Begitu pula pemerintah Irak. Mereka juga melarang keras perdagangan barang-barang buatan Barat.
Perdagangan rokok yang semula berlangsung di wilayah Irak Utara yang mayoritas penduduk suku kurdi kini meluas ke daerah sekitarnya. Para penyelundup memang menyadari hukuman berat yang bakal diterima jika mereka tertangkap aparat pemerintah. Namun, besarnya penghasilan yang didapat mendorong mereka mengambil resiko tersebut.
Pusat perdagangan rokok ilegal ini terletak di perbatasan antara Irak dan Iran atau berada di wilayah Kurdi. Dari daerah itu, barang dagangan segera diangkut ke wilayah tujuan dengan menggunakan kuda dan keledai. Untuk mengangkut beban berat dengan jarak yang relatif jauh diperlukan kuda khusus. Itulah sebabnya, para pedagang menggunakan kuda Kurdi. Sebab, kuda keturunan lain tak akan bertahan lebih dari beberapa hari.(ZAQ/Pin)
Perdagangan rokok yang semula berlangsung di wilayah Irak Utara yang mayoritas penduduk suku kurdi kini meluas ke daerah sekitarnya. Para penyelundup memang menyadari hukuman berat yang bakal diterima jika mereka tertangkap aparat pemerintah. Namun, besarnya penghasilan yang didapat mendorong mereka mengambil resiko tersebut.
Pusat perdagangan rokok ilegal ini terletak di perbatasan antara Irak dan Iran atau berada di wilayah Kurdi. Dari daerah itu, barang dagangan segera diangkut ke wilayah tujuan dengan menggunakan kuda dan keledai. Untuk mengangkut beban berat dengan jarak yang relatif jauh diperlukan kuda khusus. Itulah sebabnya, para pedagang menggunakan kuda Kurdi. Sebab, kuda keturunan lain tak akan bertahan lebih dari beberapa hari.(ZAQ/Pin)