Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus berupaya menekan angka penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Berbagai cara dilakukan agar vaksin Covid-19 tersedia untuk masyarakat, mulai dari menggandeng China, Uni Emirat Arab hingga mendorong percepatan vaksin dalam negeri.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir menyatakan, pemerintah siap melakukan vaksinasi massal Covid-19 awal tahun depan.
Advertisement
Vaksin Covid-19 ini rencananya akan menyasar seluruh kalangan dengan beragam skema. Jumlah produksinya juga ditarget sampai ratusan juta dosis.
Liputan6.com merangkum fakta-fakta perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 untuk Indonesia, Jumat (4/9/2020). Simak penjelasan lengkapnya:
1. Target Produksi 250 juta Tahun 2020
Erick Thohir, memastikan Bio Farma mampu memproduksi vaksin Covid-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun di akhir 2020.
Hal itu disampaikan Erick Thohir saat meninjau laboratorium dan fasilitas produksi Bio Farma, perusahaan induk BUMN di bidang farmasi, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020).
Kunjungan ini sekaligus untuk memastikan kesiapan uji klinis fase 3 calon vaksin Covid-19 hasil kolaborasi bersama Sinovac.
"Hari ini saya memastikan Bio Farma saat ini sudah siap memproduksi 100 juta dosis vaksin Covid-19 per tahun dan di akhir tahun siap memproduksi 250 juta dosis per tahun," jelas Erick Thohir dalam keterangan persnya, Selasa (4/8/2020).
Jika pelaksanaan uji klinisnya lancar dan tidak ada hambatan, pihaknya optimistis bisa segera memproduksi vaksin Covid-19 dan menyuntikkan 30 hingga 40 juta vaksin di awal tahun 2021 ke masyarakat Indonesia.
2. Ada Skema Gratis dan Berbayar
Erick menjelaskan, terdapat dua skema usulan yang disiapkan pihaknya dalam melaksanakan vaksinasi massal ini, yaitu secara gratis dan berbayar.
Untuk vaksin gratis penerimanya diprioritaskan untuk 93 juta orang, yaitu mereka yang terdaftar di BPJS Kesehatan dengan status PBI.
"Kami juga jelaskan, vaksin itu ada yang bantuan gratis dari pemerintah, apakah nanti datanya juga dilebarkan dengan BPJS Kesehatan yang jumlah PBI-nya ada 93 juta, ini yang jadi prioritas untuk masuk ke dalam vaksin gratis pemerintah," ucap Erick Thohir di Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Sementara untuk skema mandiri, biaya ditanggung masing-masing pihak. Namun Erick menegaskan, adanya skema vaksin mandiri ini bukan berarti mereka yang lebih mampu akan didahulukan vaksinasinya.
"Bukan berarti yang bayar didahulukan daripada yang gratis, nggak. Nanti ada sinkronisasi jadwal data, ini bukan diputarbalikan seakan pemerintah cari uang," kata Erick.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
3. Terjunkan 1,5 Juta Tenaga Kesehatan untuk Vaksinasi Massal
Setidaknya 1,5 juta tenaga kesehatan bakal diterjunkan untuk mendukung kelancaran vaksinasi massal Covid-19.
Adapun tenaga kesehatan yang akan mendapatkan vaksin massal tersebut terdiri dari dokter hingga perawat, termasuk mereka yang bertugas di satuan TNI dan Polri.
Angka ini merupakan hasil pemetaan Komite PCPEN bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia).
"Alhamdulillah, hari ini dikomunikasikan itu jumlahnya untuk dokter, perawat, bidan termasuk yang ada di TNI-Polri itu 1,5 juta orang. Nah, ini menjadi kekuatan kita untuk nanti melakukan imunisasi (vaksin) massal," kata Erick.
Mereka juga menjadi prioritas yang mendapatkan vaksin Covid-19 paling awal. Ini berkaitan dengan tugas mereka sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan vaksinasi massal.
4. Diupayakan Terlaksana Paling Cepat Desember
Pemerintah akan berusaha mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal yang rencananya berlangsung awal tahun 2021.
Erick bilang, jika memungkinkan, vaksinasi bisa saja dilakukan Desember tahun ini. Namun, rencana awalnya tetap awal tahun depan.
"Hari ini kami konsultasi meminta masukan dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) untuk imunisasi vaksin, Insya Allah awal tahun depan. Kalau bisa lebih cepat Desember, Alhamdulillah, tapi (rencananya) awal tahun depan," kata Erick dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/9/2020).
Advertisement
5. Tidak Jamin Bakal Bebas Corona Selamanya
Erick juga mengingatkan, vaksinasi Virus Corona tidak membuat seseorang terhindar dari Virus Corona selamanya. Hal tersebut karena vaksin memiliki jangka waktu atau masa berlaku.
"Vaksin jadi salah satu upaya saat ini sangat prioritas, bukan dibalik gara-gara vaksin tidak perlu protokol lagi. Atau sudah lah ada vaksin nanti semua sehat, enggak. Tadi disampaikan vaksin ada limitasinya 6 bulan hingga 2 tahun berarti setelah diimunisasi atau vaksinasi bukan berarti sehat selama-lamanya, tidak terkena selama-lamanya," ujarnya, Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Untuk itu, kata Erick, meskipun nantinya sudah ada vaksin masyarakat tetap harus menjalankan protokol kesehatan Virus Corona. Kendari melelahkan, langkah tersebut harus dilakukan agar penyebaran virus dapat diredam.
