Jokowi dan Penanganan Covid-19, Mulai dari Satgas hingga 8 Daerah Prioritas

Jokowi menegaskan tidak ada pembubaran Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 baik di pusat maupun daerah.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 27 Jul 2020, 16:30 WIB
Presiden Jokowi fokus 3T testing, tracing, dan treatment dengan prioritas khusus 8 provinsi yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua, (serta Kalsel) saat memimpin rapat terbatas COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). (Dok Kementerian Sekretariat Negara)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali memberikan perkembangan terkini terkait kasus Corona Covid-19.

Salah satunya, Jokowi menegaskan tidak ada pembubaran Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 baik di pusat maupun daerah.

"Saya perlu menekankan tidak ada pembubaran Satgas Covid-19 enggak ada, baik di pusat dan daerah harus semua harus tetap bekerja keras," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (27/7/2020).

Selain itu, Jokowi menekankan ada delapan provinsi yang menyumbang kasus virus Corona Covid-19 terbanyak di Indonesia.

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap kedelapan provinsi itu menyumbang kasus Covid-19 paling banyak.

Berikut 2 pernyataan Jokowi terkait perkembangan kasus Corona Covid-19 di Indonesia dihimpun Liputan6.com:

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 3 halaman

Tak Bubarkan Satgas Covid-19

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada sosialisasi PPh final UMKM di Sanur, Sabtu (23/6). Mengenakan pakaian adat Bali, Jokowi mensosialisasikan penurunan tarif pajak PPh kepada lebih dari seribu pelaku usaha. (Liputan6.com/Pool/Biro Pers Setpres)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa tidak ada pembubaran Satuan Tugas Covid-19 baik di pusat maupun daerah.

Jokowi menekankan pemerintah tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat dalam penanganan Covid-19.

"Saya perlu menekankan tidak ada pembubaran Satgas Covid-19 enggak ada, baik di pusat dan daerah harus semua harus tetap bekerja keras," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (27/7/2020).

Jokowi menjelaskan pembentukan komite tersebut untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan ekonomi. Dia mengaku ingin penanganan di sektor kesehatan dan ekonomi berjalan seimbang.

Meski begitu, dia menegaskan penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas dan tak boleh mengendur sampai adanya vaksin penangkal virus Corona. Jokowi juga mengingatkan jajarannya untuk memiliki sense of crisis dalam mengatasi pandemi corona.

"Saya ingin di setiap posko yang ada baik di BNPB di pusat, di daerah, di komite kelihatan sangat sibuk ke sana ke sini ke sana ke sini gitu loh, aura krisisnya ada," tutur Jokowi.

 

3 dari 3 halaman

Prioritaskan 8 Provinsi

Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui rapat terbatas yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2020). (Dok Kementerian Sekretariat Negara)

Jokowi mengatakan ada delapan provinsi yang menyumbang kasus virus Corona Covid-19 terbanyak di Indonesia.

Adapun delapan provinsi itu antara lain, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

"8 provinsi ini berkontribusi 74 persen kasus positif di Indonesia," ujar Jokowi.

Untuk itu, Jokowi meminta penanganan Covid-19 di delapan provinsi tersebut diprioritaskan. Dia meminta jajarannya menekan laju penyebaran virus corona di daerah-daerah itu.

"Targetnya sudah jelas, turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan juga kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya," papar Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta Satgas Covid-19 untuk agresif dan masih melakukan testing, tracing, dan treatment untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Dia juga mengingatkan alat tes PCR, kapasitas lab, alat pelindung diri, dan peralatan rumah sakit harus selalu dipastikan tersedia.

"Komunikasi yang efektif dengan rumah sakit, masyarakat dan daerah harus dilakukan seefektif mungkin," kata Jokowi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya