Realisasi Penyaluran Bansos Capai Rp 61,4 Triliun hingga Akhir Mei 2020

Kementerian Keuangan mencatat realisasi bantuan sosial hingga 31 Mei 2020 sebesar Rp 61,4 triliun

oleh Liputan6.comDiperbarui 16 Juni 2020, 14:07 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara dalam acara ‘KPK Mendengar’ di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019). KPK menggelar peringatan Hakordia 2019 dengan tema “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat realisasi bantuan sosial (bansos) hingga 31 Mei 2020 sebesar Rp 61,4 triliun. Realisasi tersebut melonjak 30 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 54 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyaluran bantuan sosial yang lebih besar dilakukan untuk memberi bantalan ekonomi akibat dampak pandemi Virus Corona. Sebab, akibat pandemi banyak masyarakat kehilangan mata pencarian.

"Bansos naik 30,7 persen. Ini menggambarkan upaya kita untuk memberikan bantalan sosial akibat berbagai kontraksi ekonomi dan bahkan terjadinya PHK atau orang dirumahkan," ujar Sri Mulyani melalui diskusi online, Jakarta, Selasa (16/6).

Sri Mulyani mengatakan, pada saat ekonomi tertekan, belanja pemerintah banyak yang sudah refocusing atau dialihkan. Hal tersebut bisa menjadi sarana untuk sedikit mengurangi tekanan ekonomi.

"Kita lihat belanja negara juga alami tantangan tidak mudah. Belanja KL kontraksi 6,2 persen, karena refocusing, belanja pegawai kontraksi 4,2 persen, bansos naik 30,7 persen," jelasnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Belanja Barang

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Belanja barang tercatat kontraksi sangat dalam karena perjalanan dinas, pertemuan merosot dan tidak ada, semua jadi video conference jadi memicu adanya efisiensi. Sementara itu, belanja modal kontraksi.

"Namun ini karena belanja modal kita minta supaya di multiyears kan. Jadi kalau dari sisi komposisi belanja, ini komposisi yang diinginkan yakni belanja untuk non essential di luar bansos dikendalikan dan sebagian besar fokusnya bantu masyarakat dalam bentuk bansos," tandasnya.

 

Anggun P. Situmorang

Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya