Golkar: Kartu Prakerja Bisa Bantu Orang di Ponpes dan Sekolah Vokasi

Dia menuturkan, tidak benar kalau pelatihan prakerja hanya dinikmati platform digital besar.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 08 Mei 2020, 21:04 WIB
Nusron Wahid (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Politisi Golkar Nusron Wahid meyakini bahwa Program Kartu Prakerja merupakan kolaborasi efektif dan saling mengisi antara pelatihan secara online seperti saat ini dengan pelatihan offline pasca Covid-19. Menurut dia, ini akan membantu SMK Ponpes dan Sekolah Kejuruan/Vokasi.

"Kartu Prakerja merupakan bentuk kolaborasi yang bisa menjadi energi positif dalam penyerapan tenaga kerja nantinya. Dan mitra Kartu Prakerja tidak hanya pemilik platform digital raksasa saja. SMK berbasis Ponpes juga bisa menyediakan konten pelatihan. Seperti yang dilakukan SMK berbasis Ponpes di Jateng, DIY dan Jawa Barat, yang berkolaborasi dengan platform digital Sekolahmu,” kata Nusron, Jumat (8/5/2020).

Dia menuturkan, tidak benar kalau pelatihan prakerja hanya dinikmati platform digital besar. Karena sebagian besar justru dinikmati sama pembuat modul, konten, dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis Ponpes.

“Siapa bilang Kartu Pra Kerja hanya dinikmati segelintir platform digital? Buktinya SMK Ponpes sekolah kejuruan dan vokasi. Kuncinya harus punya produk. Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yang membantu kurasi sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata,” tegas Nusron.

Dia menambahkan, Program Kartu Prakerja ini merupakan program Presiden Jokowi yang dapat mengisi ruang kosong di tengah-tengah pendemi Covid 19. Apalagi, peserta dapat insentif uang untuk mengurangi beban hidup dan dan sekaligus dapat skill untuk persiapan kerja atau usaha.

“Di tengah susah ini kita tidak boleh berhenti melatih SDM kita agar lebih produktif dan kompetitif,” tukasnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Di mana Korupsinya?

Jadi menurutnya, kalau ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini, selain karena belum paham dan ada kecenderungan di antaranya memang mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah. Apalagi dengan menuding adanya korupsi dalam Program Kartu Prakerja.

"Kalau dituduh koruptif lewat platform digital di mana korupsinya? Wong platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Llatform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussines," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya