Liputan6.com, Bandung: Terbelenggu dan berjalan terhuyung-huyung, inilah potret para mahasiswa bila RUU Perguruan Tinggi jadi disahkan pemerintah. Beban biaya kuliah yang tinggi berpeluang mengkandaskan cita-cita para mahasiswa menyelesaikan pendidikan.
Inilah gambaran yang hendak disampaikan Keluarga Mahasiswa ITB dalam unjuk rasa dan aksi teatrikal di depan kampus mereka di Jalan Ganesha dan Taman Dago, Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/7). Otonomi keuangan di perguruan tinggi dianggap sebagai stempel atas sikap lepas tangan pemerintah terkait pendanaan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.
Namun, Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, pengesahan RUU Perguruan Tinggi tidak akan menutup peluang masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi. Menurutnya masih ada cara yang bisa ditempuh perguruan tinggi.
Unjuk rasa menolak persetujuan atas RUU Perguruan Tinggi belakangan ini kembali marak di kalangan mahasiswa. Mereka berdalih RUU ini wujud lain dari UU Badan Hukum Milik Negara yang mengizinkan perguruan tinggi untuk mengelola keuangan dan sumber pendanaan. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-undang Badan Hukum Milik Negara.(ADO)
Inilah gambaran yang hendak disampaikan Keluarga Mahasiswa ITB dalam unjuk rasa dan aksi teatrikal di depan kampus mereka di Jalan Ganesha dan Taman Dago, Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/7). Otonomi keuangan di perguruan tinggi dianggap sebagai stempel atas sikap lepas tangan pemerintah terkait pendanaan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.
Namun, Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, pengesahan RUU Perguruan Tinggi tidak akan menutup peluang masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi. Menurutnya masih ada cara yang bisa ditempuh perguruan tinggi.
Unjuk rasa menolak persetujuan atas RUU Perguruan Tinggi belakangan ini kembali marak di kalangan mahasiswa. Mereka berdalih RUU ini wujud lain dari UU Badan Hukum Milik Negara yang mengizinkan perguruan tinggi untuk mengelola keuangan dan sumber pendanaan. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-undang Badan Hukum Milik Negara.(ADO)
