Imbas Corona, Ekonomi Indonesia Hanya Bisa Tumbuh Maksimal 4,8 Persen

LIPI menduga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini bakal mengalami perlambatan akibat wabah virus corona.

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 26 Feb 2020, 11:46 WIB
Han Yi (belakang), petugas medis dari Provinsi Jiangsu, bekerja di sebuah bangsal ICU Rumah Sakit Pertama Kota Wuhan di Wuhan, 22 Februari 2020. Tenaga medis dari seluruh China telah mengerahkan upaya terbaik mereka untuk mengobati para pasien COVID-19 di rumah sakit itu. (Xinhua/Xiao Yijiu)

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi pada akhir 2019 lalu sempat memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebesar 5,04 persen untuk 2020 ini.

Namun, LIPI menduga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini bakal mengalami perlambatan akibat wabah virus corona yang turut melemahkan perekonomian China.

"Kondisi tersebut kemudian disusul dengan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang upaya pembatasan ekspor-impor ke Tiongkok," ujar Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho dalam sesi media briefing di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Agus menjelaskan, hasil perhitungan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi sebesar 0,19 persen hingga 0,29 persen. Sehingga pertumbuhan ekonomi negara pada 2020 diperkirakan mencapai angka maksimal di sekitar 4,8 persen.

"Skenario optimis kita bisa di 4,84 (persen). Skenario pesimis, kita akan tumbuh 4,74 (persen). Pertumbuhan akan berada di angka 4,84 persen untuk kasus moderat dan hanya mencapai 4,74 persen jika kepanikan terus meluas," ungkap dia

Bahkan, ia menambahkan, angka tersebut baru dampak pada putaran pertama, atau first round effect saja. Adapun fase awal tersebut diprediksi terjadi sekitar 8 bulan.

"Ini masih first round effect. Kalau kemudian di second round effect, maka ini yang akan mempengaruhi lebih dalam lagi," ujar Agus.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 3 halaman

Tangkal Dampak Corona, Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat hingga Subsidi DP Rumah

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama para menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Ratas tersebut membahas kesiapan menghadapi dampak virus Corona. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pemerintah menggeluarkan paket kebijakan fiskal bertujuan untuk penguatan perekonomian di Indonesia terkait wabah virus corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan empat kebijakan yang diputuskan usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

"Kita akan melakukan supaya dalam rangka instrumen fiskal ini pertama adalah untuk mendukung konsumsi, investasi dan mendorong sektor pariwisata," kata Sri Mulyani di Kantor Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

Dia menjelaskan untuk investasi terdapat 15,2 juta kelompok penerima manfaat. Mulai dari pemerima sembako yang akan mendapatkan tambahan uang dalam bentuk tunjangan sebesar Rp 50 ribu.

Dia menjelaskan hal tersebut naik 30 persen dari Rp 150 ribu jadi Rp 200 ribu per kelompok penerima manfaat. Kemudian dia menjelaskan anggaran yang dipakai selama 6 bulan akan ditambah Rp 4,56 triliun. Hal tersebut juga akan dimulai pada Maret.

"Kita berharap ini akan mendorong konsumsi rumah tangga dan kemudian multipliernya terhadap perekonomian," ungkap Sri Mulyani. 

3 dari 3 halaman

Program Subsidi Bunga untuk Perumahan

Rumah Murah

Kemudian yang kedua, kata dia yaitu subsidi bunga untuk perumahan dan uang muka. Pemerintah kata dia akan menambahkan Rp 1,5 triliun dari anggaran stimulus perumahan.

"Kita akan menambahkan Rp 1,5 triliun dari anggaran untuk stimulus perumahan dimana Rp 800 miliar untuk subsidi selisih bunga selama 10 tahun dimana bunga yang dibayar konsumen hanya 5 persen dan Rp 700 miliar untuk bantuan uang muka perumahan," ungkap Sri Mulyani.

Dengan tambahan tersebut akan ada tambahan 175 ribu unit rumah baru yang bisa dibangun. Karena ada permintaan, sehingga total untuk tahun ini kata Sri Mulyani total penyaluran KPR untuk masyarakat berpendapatan rendah adalah sebesar 330 ribu unit rumah. Sebab kata dia, sektor perumahan yang dimiliki 174.

"Kita berharap kenaikan jumlah unit yang dibangun akan menciptakan dampak positif ke sektor yang berkaitan dengan perumahan," kata Sri Mulyani. 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya