Temui Mendagri, 7 Parpol Non-Parlemen Bahas Pemilu Serentak hingga Ambang Batas

Para Sekjen juga sempat menyinggung mengenai Presidential Threshold, yang disebutnya, mengakibatkan pembelahan.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 30 Jan 2020, 07:13 WIB
Tujuh sekjen partai non parlemen menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Putu Merta Surya Putra/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Tujuh Sekretaris Jenderal partai yang tak lolos parlemen, yakni Hanura, PSI, Perindo, Berkarya, Bulan Bintang, PKPI, dan Partai Garuda menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kemendagri.

Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, salah satu yang dibahas adalah soal peninjauan ulang tahapan Pilpres dan Pileg yang diadakan secara serentak.

"Pak Mendagri menyambut beberapa gagasan dari kami, apakah patut masih dipertahankan sistem pemilu serentak. Tadi ada pikiran-pikiran untuk hal tersebut, kami para 7 Sekjen dan Pak Mendagri ada kesamaan bahasa," kata Priyo di Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Selain itu pihaknya juga mendiskusikan soal format Pilkada ke depan. Apakah memang format yang sekarang ini perlu dipertahankan atau perlu ada sedikit suntikan-suntikan perubahan

Para Sekjen partai juga sempat menyinggung mengenai Presidential Threshold, yang disebutnya, mengakibatkan pembelahan.

"Kita benahilah, kemungkinan threshold untuk presiden juga diturunkan sedikit atau kalau perlu ada pikiran tadi, misalnya kalau perlu kenapa enggak dipikirkan 0 persen," pungkasnya.

Sementara, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq menuturkan, partai-partai non parlemen, menghendaki agar tetap 4 persen saja.

"Partai-partai yang tidak lolos Presidential Threshold menghendaki itu ditahan di 4 persen sebagai bagian dari pematangan demokrasi. Harapannya dengan ambang batas 4 persen ini artinya konsolidasi demokrasi bisa berjalan dengan baik," tukas Rofiq.

Menurut dia, angka 4 persen tersebut sudah sangat besar. "Iya 4 itu sudah sangat besar," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya