Buruh Bakal Terus Gelar Aksi Tolak Omnibus Law Lapangan Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal menyatakan akan terus melakukan aksi penolak omnibus law cipta lapangan kerja. Aksi akan terus dilakukan jika tuntutan buruh tidak didengar dan ditanggapi.

Dia mengungkapkan, sebelum aksi pada 20 Januari sebetulnya serikat buruh telah menggelar pertemuan dengan para menteri terkait. Namun tidak ada tindak lanjut sehingga aksi tetap dilakukan.

"Jawaban dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) mewakili yang hadir pada waktu itu apa yang dikhawatirkan oleh buruh adalah tidak akan terjadi, beliau berjanji seperti itu, oleh karena itu beliau akan memfasilitasi pertemuan dengan vocal pointnya beliau menyebut adalah Menaker bu Ida," kata dia, di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (26/1).

Namun rupanya, pertemuan tersebut tidak pernah terlaksana hingga saat ini. "Tapi sampai hari ini tidak pernah ada pertemuan yang dijanjikan oleh bapak Airlanga tersebut yang mengundang serikat buruh dengan vocal pointnya ibu Ida. Dengan demikian 6 alasan kami menolak omnibus law itu kami sampaikan dalam aksi KSPI 20 Januari lalu ke DPR," ungkapnya.

Adapun 6 tuntutan buruh yang dijadikan dasar untuk menolak omnibus law cipta lapangan kerja tersebut diantaranya adalah adanya kekhawatiran penghapusan aturan upah minimum.

"6 alasan mengapa serikat buruh menolak omnibus law, pertama, berpotensi menghilangkan upah minimum dengan sisitem upah per jam," ujarnya.

6 alasan tersebut, lanjutnya, telah juga disampaikan kepada menteri-menteri terkait.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: