Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR, Johan Budi mengusulkan, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam upaya mencegah terjadinya politik uang atau penggunaan anggaran APBD pada Pilkada serentak 2020.
"Memang domain pemilu ada di penyelenggara pemilu namun dalam konteks pencegahan politik uang atau penggunaan anggaran tentunya perlu ada pengawasan KPK," kata Johan Budi seperti dilansir dari Antara, Kamis 12 Desember 2019.
Menurut Johan, nantinya KPK akan bertugas mengawasi penyelenggaraan pilkada, lebih tepatnya saat penggunaan anggaran oleh penyelenggara negara.
"Jadi KPK mengawasi penyelengaraan pilkada dari sisi penggunaan anggaran oleh penyelenggara negara. Jadi kerja sama dalam konteks mengawasi," ungkap Johan.
Baca Juga
Advertisement
Mantan jubir KPK tersebut mengatakan, untuk menghasilkan kepala daerah berintegritas maka prosesnya pemilihannya juga harus mempunyai integritas, bermartabat, dan jurdil.
Di sisi lain, Johan Budi juga menyoroti Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih menjadi persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada di sejumlah daerah termasuk di Kota Depok, Jawa Barat.
"Jangan sampai hak pilih mereka hilang. Seperti yang dijelaskan wali kota Surakarta pemutakhiran data pemilih sampai last minute hari pencoblosan," ucap Johan.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Pilkada Kota Depok
Kota Depok akan melaksanakan Pilkada pada 2020. Sejumlah nama siap untuk bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Mereka adalah Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, dan satu nama yang belakangan muncul yakni Sekda Kota Depok, Hardiono.
Selain itu juga ada sejumlah petinggi partai politik Kota Depok yang akan ikut meramaikan Pilkada Depok tersebut.
Dalam tiga kali Pilkada yang telah dilaksanakan di Kota Depok tersebut kader Partai PKS selalu memenangi Pilkada tersebut.
Advertisement
