Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pencegahan radikalisme terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu dengan koordinasi lintas kementerian. Dimulai dari Kementerian PAN-RB yang melakukan perekrutan ASN dengan memberian materi terkait ideologi Pancasila.
"Kemenpan saat rekrutmen perbuat apa, rekrutmen perlu ada materi yang berhubungan dengan masalah pemikiran-pemikiran non Pancasila," kata Tito di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Junat (15/11/2019).
Advertisement
Tito menjelaskan, pencegahan akan difokuskan terkait ideologi Pancasila.
"Karena idelogi bisa kalah hanya dengan ideologi yang baik. Di samping faktor-faktor ya kemiskinan, ketidakadilan, perlu ditangani," kata Tito.
Diketahui, sebelas kementerian dan lembaga negara bekerja sama meluncurkan platform portal aduan radikalisme bagi ASN.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) guna mencegah bahaya radikalisme di kalangan ASN.
Disampaikan Sekretaris KemenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji, keterlibatan BNPT dalam menangkal radikalisme di ASN guna mendapatkan informasi mendalam.
"Saya tekankan ini adalah radikalisme negatif. Paling tidak, BNPT bisa minta crosscheck, data yang ada terima laporan kita cek ke BNPT dan (lembaga) lain," ujar Wahyu usai penandatanganan bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Reporter: Intan Umbari Prihatin
