Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar mempersilakan bila Partai Demokrat merapat ke barisan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengingatkan supaya Demokrat tak meminta KIK bubar.
"Jika Partai Demokrat mau bergabung KIK, tentu kami sangat terbuka, tapi kami tentu berharap bahwa ya kita bicara secara bersama sama jangan ujug-ujug mau membubarkan koalisi," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Advertisement
Menurut Ace, KIK Jokowi-Ma'ruf sangat penting mengawal pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan berjalan dengan baik. Dibentuknya KIK juga bertujuan supaya Jokowi mendapat dukungan dari parlemen dari hasil pileg dan parpol KIK.
"Dan target pemerintahan lima tahun ke depan tidak diganggu dari pihak-pihak katakanlah misalnya oposisi yang mau menjegal kebijakan-kebijakan tertentu," ucapnya.
Golkar ingin wacana bergabungnya Demokrat ke KIK mesti dibicarakan bersama-sama. Sehingga janji nawacita jilid II Jokowi bisa terlaksana.
"Kami sangat terbuka untuk bisa berkoalisi dengan siapapun dalam konteks membangun bangsa agar sama sama meraih cita-cita atau janji-janji politik Pak Jokowi untuk Nawacita jilid dua, tapi tentu ini harus dibicarakan secara bersama-sama," tandas Ace.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Demokrat Buka Kemungkinan Koalisi
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, tidak tertutup kemungkinan partainya bekerjasama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali menjabat sebagai presiden pada periode 2019-2024.
Hal itu, kata dia, bisa terjadi jika Demokrat memiliki kecocokan dengan Jokowi.
"Kalau kita diajak dan Partai Demokrat merasa cocok chemistry-nya ada ya kenapa tidak ini kan untuk kepentingan rakyat," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Menurut Syarief, Demokrat juga memiliki program-program yang baik untuk masyarakat. Sehingga akan lebih baik jika kader Demokrat yang langsung menjalankannya.
"Jadi kami berpikir kalau kami punya program nah untuk menjalankan itu kan harus dijalankan oleh lebih bagus dijalankan kader Partai Demokrat," ungkap dia.
Karena, dia menegaskan kemungkinan bergabung dengan koalisi Jokowi masih terbuka lebar. Namun, lanjutnya, semua itu masih perlu dibahas melalui mekanisme internal setelah ada putusan resmi Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pilpres 2019.
"Ya ada kemungkinan ya kan, jadi partai tengah juga mungkin. Tetapi lagi-lagi saya katakan ini tergantung dari bagaimana kita menyikapi dan bagaimana rapat di paripurna nanti," ucapnya.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka
Advertisement
