Liputan6.com, Jakarta Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan kriteria ideal satu wilayah akan dipilih sebagai ibu kota baru. Pemindahan ibu kota merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris.
Ia menjelaskan juga bahwa Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan. “Pertama lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya,” ujar dia dalam suatu diskusi media yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Advertisement
Dia menambahkan, lokasi ibu kota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.
Yang tidak kalah penting menurut Bambang, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.
“Ibu kota baru nantinya dari sisi jumlah penduduk ada dua skenario. Pertama ibu kota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa,” ujarnya.
Dengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas.
Pada acara ini, Kantor Staf Presiden turut mengundang 4 kepala daerah yang berpotensi untuk menjadi calon ibu kota baru Indonesia.
Keempat kepala daerah yang diundang dalam diskusi adalah Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Pejabat Bappeda Kaltim Yusliando.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam kesempatan terpisah telah mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin melihat perkembangan kajian yang dilakukan oleh Bappenas.
“Keputusan itu berdasarkan kajian dan juga pandangan dari luar. Presiden juga ingin masukan dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar,” ujar Moeldoko.
4 Daerah Siap
Empat Kepala Daerah yang wilayahnya menjadi rujukan Bappenas untuk menjadi ibu kota baru menyatakan kesiapannya, baik dari sisi lahan, masyarakat, dan pemerintah daerahnya.
Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar menyatakan, Sulawesi Barat memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru. “Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya,” kata Gubernur Sulbar.
Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, Kalimantan Selatan juga sudah menyiapkan lahan yang dibutuhkan apabila pemerintah Pusat menetapkan Kalsel sebagai calon ibu kota baru.
“Kami membayangkan, seandainya ibu kotanya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi oleh Pegunungan Meratus dan sekaligus dapat melihat pantai di kejauhan,” katanya.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan, wilayahnya memiliki semua prasyarat yang diminta oleh Pemerintah Pusat sebagai calon ibu kota baru.
“Kami sudah menyiapkan tiga wilayah kabupaten di Kalteng yang memenuhi kriteria sebagai ibu kota baru Republik Indonesia. Apalagi, dulunya Bung Karno pernah membayangkan masa depan Indonesia itu ibu kotanya ada di Kalimantan Tengah,” katanya.
Kalimantan Timur juga sudah menyiapkan wilayah pesisir timur Kalimantan sebagai calon unggulan apabila dipilih sebagai ibu kota negara yang baru.
“Pilihan wilayah tersebut juga menegaskan Indonesia sebagai negara maritim,” papar Yusliando, pejabat Bappeda Kalimantan Timur.
Semua Kepala Daerah juga menyatakan kerelaan dan kesiapannya apabila wilayahnya tidak terpilih sebagai lokasi ibu kota baru, mengingat keputusan untuk menentukan lokasi ibukota baru tersebut adalah pilihan terbaik untuk Indonesia.
“Kami siap mendukung, di manapun keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan ibukota yang baru nantinya, karena keputusan tersebut pasti merupakan keputusan yang terbaik,” ujar para Gubernur tersebut kompak.
Advertisement
