KEIN Targetkan 6 Persen Masyarakat Indonesia Bisa Jadi Pengusaha

Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Soetrisno Bachir, menyatakan bahwa Indonesia harus menambah jumlah pengusaha.

oleh Athika Rahma diperbarui 24 Apr 2019, 15:30 WIB
Ketua KEIN Soetrisno Bachir menyampaikan orasi ilmiahnya di acara Muzakarah Pemberdayaan Ekonomi Keumatan Dalam Bingkai NKRI di Kota Medan, Minggu (29/4/2018). (Foto: Liputan6.com/Reza Effendi)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Soetrisno Bachir, menyatakan bahwa Indonesia harus menambah jumlah pengusaha. Langkah tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih besar.

Soetrisno Bachir menargetkan, setidaknya jumlah wirausahawan di Indonesia bisa mencapai 6 persen dari total penduduk. Oleh karena itu, untuk mencapai mencapai target tersebut, ada 4 industri yang akan dijadikan fokus KEIN.

"Yang pertama agribisnis, bagaimana kita mengolah bahan baku jadi barang jadi. Kedua, maritim. Ketiga, pariwisata dan keempat ekonomi kreatif. Kita punya banyak anak muda yang bisa dilatih untuk mengembangkan ekonomi kreatif," ungkapnya di Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Soetrisno yakin, jika pemerintah fokus kepada 4 poin tersebut, ditambah dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, target tersebut akan tercapai dalam 5 tahun ke depan.

"Indonesia punya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, jadi target 6 persen itu sangat mungkin. Asal kita fokus dan mengembangkan SDM kita," ungkapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

KEIN: Infrastruktur Ikut Andil dalam Pengendalian Inflasi

KEIN arif Budimanta 1

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta memberikan apresiasi atas upaya pengendalian harga bahan makanan sejak awal tahun sehingga inflasi Januari 2019 tercatat 0,32 persen.

"Bisa dilihat betapa besarnya penurunan yang terjadi di tiap tahunnya dan secara year on yearJanuari 2019 merupakan yang terendah sejak 2014," kata Arif dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (2/2/2019).

Inflasi yang rendah ini merupakan upaya pemerintah yang mampu menjaga ketersediaan pangan melalui penyiagaan pasokan serta membangun sarana infrastruktur yang dapat membuat biaya logistik lebih murah. 

Pembangunan infrastruktur tidak hanya terbatas pada infrastruktur sipil, namun juga infrastruktur pertanian untuk mendukung proses produksi serta melahirkan tata niaga yang lebih wajar dan sehat.

"Kombinasi kebijakan tersebut membuahkan hasil dengan terkendalinya harga bahan pangan dan ini sangat patut untuk diapresiasi," katanya.

Oleh karena itu, apabila kebijakan tersebut terus digulirkan dan pemerintah tetap konsisten pada upaya untuk menjaga kestabilan harga pangan, maka inflasi dari bahan makanan akan terus terkendali sepanjang tahun.

Komitmen atas upaya ini menjadi penting mengingat harga bahan pangan, tidak hanya merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi di Indonesia, namun juga berpengaruh kepada angka kemiskinan.

"Pangan merupakan kebutuhan pokok utama semua masyarakat sehingga apabila harga bisa terkendali akan berpengaruh pada kehidupan rakyat secara luas dan tentunya daya beli masyarakat terjaga," ujar Arif.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya