Liputan6.com, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko kembali menegaskan komitmen Pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur secara merata.
Menurut dia, jika Pemerintah Jokowi hanya memperhitungkan kepentingan politik semata, maka pada tentu hanya akan terjadi di daerah dengan jumlah pemilih yang besar, seperti Jawa.
"Kalau Pak Jokowi hanya membangun berorientasi pada pencapaian voter untuk cari suara 2019. Maka bangun cukup di Jawa. Enggak perlu di luar. Karena populasi lebih besar, keekonomian cepat tumbuh," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Jumat (8/2/2019).
Baca Juga
Advertisement
Menurut dia, yang menjadi dasar pertimbangan Presiden adalah bagaimana menciptakan pemerataan pembangunan di Indonesia. Karena itu pembangunan juga digencarkan di daerah-daerah terpencil.
"Tapi masa ia seorang kepala negara berpikir seperti itu. Seorang kepala negara berpikir untuk mengurus negara ini dari ujung ke ujung," lanjut dia.
Dengan demikian cita-cita pembangun, salah satunya tersedianya infrastruktur di seluruh Indonesia dapat dikejar. "Bukan hanya nyanyian sambung menjadi satu. Dari dulu Hanya nyanyian. Dari dulu hanya nyanyian sekarang dibuktikan," tandasnya.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Infrastruktur RI Masih Jauh Tertinggal dari Negara Tetangga
Pusat Studi BUMN (PSB) menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga. Meski saat ini pemerintah tengah mengebut pembangunan infrastruktur di semua sektor.
Ketua Pusat Studi BUMN (PSB), Tjipta Purwita menyebutkan infrastruktur sangat penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jika infrastruktur memadai otomatis angka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan berada pada level yang kuat.
"Kita bertahun-tahun merasakan betapa pentingnya infrastruktur dan dianggap masih lambat dalam infrastruktur dan pertumbuhan ekonominya. Kalau kita bisa bangun infrastruktur secara masif saya pikir pertumbuhan ekonomi kitaa akan besar dan kuat," kata dia dalam seminar bertajuk "Kebangkitan BUMN dalam Pembangunan lnfrastruktur Berkelanjutan", di Jakarta, Kamis (7/2/2019).
BACA JUGA
Dia mengungkapkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini investasi di sektor pembangunan infrastruktur Indonesia hanya 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Sebelum krismon investasi infrastruktur pernah 7 persen dari PDB. 5 tahun terakhir 5 persen dari PDB. Dibanding Thailand, Vietnam 7 persen dari PDB dan China 10 persen dari PDB. Jadi kita masih tertinggal sedikit," ujarnya.
Infrastruktur memegang peranan penting dalam hal menghubungkan antar daerah untuk mewujudkan konektivitas nasional. Terutama untuk negara sebesar Indonesia yang juga memiliki kondisi geografis yang beragam.
Namun, ada kendala yang lebih penting saat Indonesia ingin mengejar ketertinggalan infrastruktur tersebut. Yaitu mengenai masalah pembiayaan infrastruktur. Sebab pada kenyataannya APBN tidak mencukupi sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesai tidak dapat mengandalkan dompet negara.
"Pembiayaan infrastruktur memang terdapat financing gap, untuk biaya infrastruktur karena APBN hanya mampu biayai 42 persen, sisanya harus ditopang non APBN atau sumber pendanaan lain yang kreatif," ujarnya.
Pembiayaan non APBN misalnya mendorong peran serta badan usaha swasta (BUMS) untuk bekerjasama dengan BUMN dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha {KPBU}, dan lain-lain skema kerjsama. Pemerintah tetap mengurangkan ketergantungan terhadap alokasina APBN, sehingga membuka peluang skema private investementfund kepada investor swasta, baik lokal maupun mancanegara.
Advertisement
