Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menindaklanjuti kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam rangka percepatan pemulihan dan pembangunan kembali wlayah pascabencana di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Kesepakatan diawali dengan penandatanganan dokumen kerja sama teknis penyusunan rencana pembangunan daerah berketahanan terhadap risiko bencana.
Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Prawiradinata mengungkapkan, kerja sama teknis ini menyangkut beberapa kegiatan utama, yakni melalui penyusunan penilaian risiko bencana dan peta ancaman.
Baca Juga
Advertisement
Kemudian, penyusunan rencana tata ruang berdasarkan penilaian risiko bencana. "Selain itu ada juga poromosi infrastruktur dan fasilitas umum yang memiliki ketahanan bencana dan pemulihan kembali kehidupan dan penguatan masyarakat pascabencana," ujar dia di Kantornya, Jakarta, Kamis (10/1/2019).
Rudy menuturkan, kerja sama ini sebetulnya sudah lebih dulu dilakukan pada 14 Oktober 2018.
Dalam kerja sama awal tersebut, Pemerintah Indonesia dan Jepang yang diwakili oleh Presiden JICA mempunyai kesepakatan bersama dalam menyusun rencana induk pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana.
"Kalau kerja sama sudah dari semenjak ada IMF Word Bank itu kita ketemukan di sana di Bali cuma di follow up kita sudah ada timnya bantu kita, sudah menyusun. Cuma waktu menyusun rencana induk itu sekarang sudah selesai tinggal diformalkan itu juga kita kerja sama dengan JICA," bebernya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Selanjutnya
Kerja sama teknis tersebut akan berlangsung selama 36 bulan sampai 2021. Tidak hanya melibatkan JICA saja melainkan juga melibatkan Kementerian Lembaga terkait lainnya yaitu Kementerian PUPERA, Kementerian ATR, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, BNPN, BMKG, BIG, serta Pemerintah Daeeah Provinsi Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Chief Representative of JICA Indonesia Office, Yamanaka Shinici mengatakan, untuk pendanaan masih belum masuk dalam hitungan.
Sebab, dalam hal ini pihaknya masih mensurvei termasuk penilaian beberapa dana yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekontruksi.
"Jadi nanti akan dari hasil survei penilaian baru dari masing-masing kedua belah pihak berapa jumlah yang akan diberikan," kata dia.
Dia menyebut, skema pendanaan tidak hanya diberatkan kepada Jepang saja. Melainkan bisa melalui dari Bank Dunia, dan IDB.
"Ini semua sinergi dari organisasi-organiaasi internasional lainnya juga," kata dia.
Yamanaka menambahkan, dalam kerja sama ini pihaknya menginginkan bertukar pikiran dengan pemerintah Indonesia. Sebab, menurut dia ada kesamaan kondisi Indonesia dan Jepang dalam menghadapi bencana gempabumi, tsunami, banjir dan bencana lainnya.
"Dari pihak Jepang itu transfer teknologi atau pengalaman dalam bidang likuifikasi dan tsunami yang memang sudah jadi pengalaman di Jepang. Itu fokus yang diminta diharapkan daripihak Jepang. Jadi support Jepang fokus pada dua bidang tersebut likuifikasi dan tsunami berdasarkan pengalaman jepang," tutur dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
