Liputan6.com, Jakarta - Kinerja Polri yang menunjukkan tren positif atas penanganan tindak kejahatan, khususnya narkoba dan terorisme diapresiasi anggota Komisi III Ahmad Sahroni. Hal itu tak lepas dari sinergi stakeholder terkait, khususnya Bea Cukai dan TNI AL.
"Meskipun ditengarai masih banyak penyelundupan melalui pelabuhan kecil atau jalur tikus yang dilakukan para Bandar, saya yakin tahun mendatang Polri dan BNN semakin mampu meminimalisir pergerakan bandar narkoba," kata dia, Selasa (1/1/2019).
Advertisement
Catatan Polri seperti disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rilis akhir tahun menyebutkan, 49.079 orang terlibat kasus narkoba sepanjang 2018. Jumlah ini menurun 22 persen dibanding pada 2017 dengan angka 63.108 orang. Kendati jumlah tersangka menurun, kasus yang ditangani justru meningkat dari 36.428 kasus di tahun 2017 menjadi 38.316 kasus di 2018.
Sementara Kepala BNN Komjen Polisi Heru Winarko menuturkan, jajarannya sepanjang 2018 mengungkap 914 kasus narkotika dan prekursor narkotika yang melibatkan 1.355 tersangka.
Sahroni juga berharap pemetaan jalur masuk narkoba ke Indonesia dapat ditindaklanjuti dengan pengawasan dan penindakan tegas terhadap para pelaku.
"Harus ditindaklanjuti dengan pengawasan ketat dan penindakan tegas terukur terhadap para Bandar. Polri dan BNN harus membuktikan Indonesia perang terhadap narkoba," tegas politikus yang kembali menjadi Caleg dari Dapil Jakarta III ini.
Terkait pemberantasan narkoba, apresiasi juga diberikan kepada jajaran Polri di tingkat Polres, dalam hal ini Polres Jakarta Barat yang mampu mengungkap tiga kasus home industry (clendestial lab) sepanjang tahun 2018 serta menekan premanisme di lingkungannya.
Deteksi Dini Terorisme
Peningkatan terorisme di Indonesia, termasuk karena dinamika pergerakan ISIS, Polri terus menindak para pelaku dan jaringannya. Ia pun mengungkapkan duka citanya atas peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di beberapa wilayah.
"Kita berduka banyaknya aksi teror bom bunuh diri di tahun ini. Salah satu paling keji adalah peristiwa di Surabaya yang menyertakan keluarganya menjadi pelaku bom bunuh diri," ujar Sahroni.
"Tapi dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 2018 upaya pencegahan menjadi lebh efektif. Amannya berbagai event internasional di Indonesia selama beberapa bulan terakhir menjadi bukti efektifnya beleid ini," imbuh dia.
Untuk itu, Polri harus mendeteksi dini terhadap terorisme, khususnya memasuki tahun pesta demokrasi. Pemilu serentak 2019 tak boleh dikacaukan oleh aksi terorisme.
Seiring berbagai prestasi diukir Polri, Sahroni menilai wajar bila kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara ini meningkat. Penilaian dilakukan Ombudsman RI jumlah aduan terhadap maladministrasi di lingkup Polri menurun drastis dengan angka 374 laporan.
Sementara tahun sebelumnya, jumlah aduan diterima Ombudsman sebanyak 547 perkara.
"Capaian kinerja Polri dibuktikan dengan meningkatnya kepercayaan publik. Di satu sisi, Polri terus melakukan pembenahan terhadap sumber daya menusianya. Banyaknya jumlah personel dikenakan sanksi membuktikan upaya proaktif dan ketegasan pimpinan Polri terhadap pembenahan di korpsnya," tukas Sahroni.
Advertisement
