Liputan6.com, Jakarta: Politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung atau Pram menilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kini menjadi alat politik kekuasaan.
BLT itu, kata Pram, tak lagi murni berkaitan dengan dampak kenaikan dari BBM. "Kalau ini diperdebatkan, kan ada BLT kurang lebih Rp 25 triliun dan ini yang sangat diuntungkan adalah partai penguasa," kata Pram di DPR, Jakarta, Selasa (13/3).
Pram mengatakan, BLT kalau dilihat dari sudut pandang demokrasi menjadi tidak adil. Karena itu, sambungnya, BBM lebih baik tidak dinaikkan kalau pemerintah masih memberikan BLT. "Selama program penyaluran terhadap orang miskin itu bisa menimbulkan ketidakadilan, maka BBM tak perlu dinaikkan. Bukan menolak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, tapi ini akan mengulangi cara yang sama dulu," katanya.
Dalam draf RAPBN-P 2012 yang diajukan ke DPR, pemerintah bakal memberi kompensasi kepada masyarakat sebesar Rp 30,6 triliun atas kenaikan harga BBM. Dari angka itu, Rp 25,6 triliun untuk program BLT kepada keluarga miskin. Lalu Rp 5 triliun untuk angkutan umum. Kompensasi ini diberikan atas kenaikan harga solar dan premium menjadi Rp 6.000 per 1 April mendatang.(BJK/ARI)
BLT itu, kata Pram, tak lagi murni berkaitan dengan dampak kenaikan dari BBM. "Kalau ini diperdebatkan, kan ada BLT kurang lebih Rp 25 triliun dan ini yang sangat diuntungkan adalah partai penguasa," kata Pram di DPR, Jakarta, Selasa (13/3).
Pram mengatakan, BLT kalau dilihat dari sudut pandang demokrasi menjadi tidak adil. Karena itu, sambungnya, BBM lebih baik tidak dinaikkan kalau pemerintah masih memberikan BLT. "Selama program penyaluran terhadap orang miskin itu bisa menimbulkan ketidakadilan, maka BBM tak perlu dinaikkan. Bukan menolak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, tapi ini akan mengulangi cara yang sama dulu," katanya.
Dalam draf RAPBN-P 2012 yang diajukan ke DPR, pemerintah bakal memberi kompensasi kepada masyarakat sebesar Rp 30,6 triliun atas kenaikan harga BBM. Dari angka itu, Rp 25,6 triliun untuk program BLT kepada keluarga miskin. Lalu Rp 5 triliun untuk angkutan umum. Kompensasi ini diberikan atas kenaikan harga solar dan premium menjadi Rp 6.000 per 1 April mendatang.(BJK/ARI)
